Jakarta, Maret.id — Pernyataan penting disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, setelah tragedi yang menewaskan lima peserta calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dalam Latihan kedisiplinan militer.
“Peserta SPPI bukan dipersiapkan sebagai prajurit tempur, melainkan sebagai manajer pembangunan berbasis masyarakat. Oleh karena itu, materi yang memiliki risiko fisik tinggi perlu ditinjau kembali berdasarkan prinsip kebutuhan jabatan,” tegas Amelia dalam keterangannya, Senin, 29 Juni 2026.
Ia menilai pentingnya penyesuaian desain materi pelatihan dengan kondisi peserta. Amelia mengusulkan sejumlah langkah strategis untuk kementerian terkait dalam menyusun kurikulum baru bagi masyarakat sipil.
Langkah pertama yang disarankan adalah pengurangan atau modifikasi semua latihan fisik berintensitas tinggi yang tidak relevan dengan tugas calon manajer desa. Selanjutnya, porsi latihan fisik harus diterapkan secara bertahap dan selektif, dengan memperhatikan usia, kondisi kesehatan, indeks massa tubuh, serta rekam medis peserta.
Amelia juga menekankan perlunya penambahan materi kelas mengenai kepemimpinan, bela negara, etika pelayanan publik, kerja sama tim, dan manajemen krisis dalam kurikulum baru. Ia meminta agar muatan kompetensi inti sipil juga diperkuat, termasuk manajemen koperasi, kepemimpinan sosial, komunikasi publik, mitigasi konflik desa, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
Politikus Partai NasDem ini menyerukan penguatan pengawasan kesehatan di lapangan melalui pemantauan tanda-tanda vital peserta. Hal ini penting untuk mendeteksi dini risiko seperti sengatan panas, dehidrasi, dan potensi henti jantung, serta memberikan instruksi penghentian latihan seketika saat gejala awal terdeteksi.
Amelia mengingatkan bahwa insiden tragis tersebut tidak seharusnya menjadikan alasan untuk menghentikan program SPPI secara keseluruhan. Ia berpendapat bahwa tata kelola Koperasi Desa dan Kampung Nelayan tetap memerlukan sumber daya manusia yang terlatih dan terorganisir.
“Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum bagi kementerian terkait untuk merancang pelatihan yang lebih proporsional, akuntabel, dan berbasis manajemen risiko,” imbuh Amelia.
“Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh kedisiplinan, tetapi juga oleh kemampuan negara memastikan setiap program pengembangan sumber daya manusia berlangsung aman, profesional, dan berorientasi pada keselamatan peserta,” tutupnya.
