Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk memaksimalkan pelayanan perizinan melalui sistem digital. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Di tengah kesulitan perekonomian saat ini, investasi di Surabaya harus disambut baik oleh semua komponen,” ujar Baktiono. Ia menegaskan pentingnya pelayanan maksimal melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar semua pihak, termasuk investor, tidak terhambat dalam mengurus perizinan.
Baktiono menjelaskan bahwa Surabaya telah merintis pelayanan perizinan yang semakin baik. Ini mulai dari Unit Pelayanan Satu Atap (UPTSA), Surabaya Single Window (SSW), hingga yang terbaru, sistem Online Single Submission (OSS).
Ia menyebutkan bahwa pemanfaatan sistem digital perlu ditingkatkan untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan. “Lewat sistem ini, perizinan yang persyaratannya lengkap seharusnya bisa selesai dalam hitungan jam,” tutur Baktiono.
Selain perizinan, Baktiono juga mendukung digitalisasi dalam layanan kesehatan. Menurutnya, sistem antrean daring di puskesmas dan rumah sakit harus terus diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi pelayanan.
Contoh positif dalam sektor investasi, kata Baktiono, terlihat dari ekspansi usaha kuliner Spesial Soto Boyolali (SSB) di Surabaya. Ia menegaskan bahwa pelaku usaha tidak boleh terhambat masalah administratif seperti klasifikasi jenis usaha.
“Kalau memang hanya persoalan klasifikasi antara warung, depot, restoran, atau kafe, sebaiknya segera disesuaikan agar tidak menghambat investasi,” imbuh politisi senior PDI Perjuangan tersebut.
Ia juga mengingatkan agar investor berkomitmen memberdayakan masyarakat lokal melalui penyerapan tenaga kerja. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi serta menciptakan hubungan harmonis antara pelaku usaha dan masyarakat.
“Investor harus bekerja sama dengan warga lokal, terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan begitu, masyarakat ikut merasakan manfaat investasi dan bersama-sama menjaga keamanan lingkungan usaha,” tuturnya.
Di sisi lain, Baktiono menyerukan agar semua masalah yang muncul di lapangan diselesaikan melalui jalur pemerintahan, mulai dari lurah hingga camat, tanpa melibatkan organisasi kemasyarakatan.
Ia percaya, koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha akan menjadi kunci untuk menjaga iklim investasi di Surabaya tetap aman dan kondusif.
