Jakarta, Maret.id — Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, mengungkapkan pentingnya kualitas dan kompetensi sebagai syarat utama bagi perempuan untuk berkontribusi secara substansial dalam politik. Ia menekankan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen tidak cukup hanya memenuhi kuota, tetapi harus didukung oleh kapasitas dan kepemimpinan yang kuat.
“Kehadiran perempuan di parlemen harus mampu memberi warna melalui kapasitas dan kompetensinya. Kalau kita tidak memiliki itu, suara kita tidak akan didengar,” tuturnya. Pernyataan ini disampaikan saat membuka kegiatan Penguatan Peran, Kapasitas dan Kompetensi Anggota Parlemen Perempuan Periode 2024–2029 yang diadakan oleh Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS).
Menurut Untari, perempuan yang bergerak dalam politik menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Mereka harus mengimbangi peran sebagai pejabat publik dan tanggung jawab di lingkungan keluarga. “Perempuan sesungguhnya menghadapi double burden. Di satu sisi harus menjalankan peran domestik, di sisi lain dituntut optimal di ruang publik,” imbuhnya.
Dia juga menggarisbawahi bahwa peningkatan jumlah perempuan di parlemen harus sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untari memperingatkan bahwa tambahan kursi perempuan tidak akan efektif tanpa kemampuan memahami kebijakan, penganggaran, dan pengawasan.
“Upgrade keilmuan itu wajib. Jangan pernah berhenti belajar, terutama mengenai kebijakan publik dan manajemen publik karena itulah instrumen utama seorang legislator,” tegasnya. Dia mengajak semua legislatif perempuan untuk terus meningkatkan kapasitas melalui pendidikan formal maupun nonformal.
Sri Untari juga menyoroti tantangan lain yang dihadapi perempuan di dunia politik, seperti budaya patriarki dan kekerasan terhadap perempuan. “Hambatan tersebut hanya dapat dihadapi apabila perempuan memiliki kompetensi, integritas, daya tahan, dan jejaring yang kuat,” ujarnya.
Ia berharap forum ini dapat melahirkan legislator perempuan yang profesional dan mampu menghasilkan kebijakan publik yang inklusif serta berpihak kepada masyarakat. “Yang kita bangun bukan hanya jumlah perempuan di parlemen, tetapi kualitas kepemimpinannya,” pungkasnya.
