Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Gerindra, Sumail Abdullah, mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan penurunan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, tren meningkatnya titik panas (hotspot) yang muncul sejak 2020 merupakan tanda peringatan untuk memperkuat kesiapsiagaan. “Apalagi kita akan menghadapi puncak El Nino pada Agustus dan September,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 1 Juli 2026.
Dalam rapat tersebut, Sumail juga menyoroti alokasi anggaran operasional pengendalian karhutla sebesar Rp2,296 triliun. Ia meminta pemerintah untuk bersikap transparan jika dana tersebut ternyata dianggap belum mencukupi.
“Apakah anggaran ini cukup? Kalau tidak cukup, berapa sebenarnya anggaran yang dibutuhkan sehingga kami di Komisi IV bisa memberikan dukungan,” tegas Sumail.
Selain soal anggaran, dia menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan. “Harus ada ketegasan. Jangan ragu-ragu. Kalau tidak, setiap tahun pelanggaran dan kebakaran hutan akan terus berulang,” imbuh Sumail.
