Jakarta, Maret.id — Aktivis Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra menegaskan perlunya kriteria yang jelas bagi komisaris di Krakatau Posco, perusahaan patungan strategis.
Hamdi mengungkapkan bahwa penunjukan komisaris tidak seharusnya bersifat simbolik, melainkan harus mempertimbangkan objektivitas serta kompetensi yang terkait dengan kepentingan negara.
“Di perusahaan dengan skala sebesar itu, komisaris tidak cukup hanya hadir dalam rapat atau menjadi nama dalam struktur organisasi,” kata Hamdi.
Ia menjelaskan bahwa seorang komisaris harus memiliki kemampuan membaca risiko bisnis, menguji keputusan direksi, dan memahami laporan keuangan. Tugas mereka termasuk mengawasi transaksi penting serta memastikan tidak ada kebijakan yang merugikan perusahaan dan pemegang saham.
Krakatau Posco saat ini sedang menghadapi tekanan kinerja. Berdasarkan laporan keuangan Krakatau Steel, perusahaan ini membukukan pendapatan sekitar 2,07 miliar dolar AS pada tahun 2025, namun tetap mengalami kerugian bersih mencapai 124,45 juta dolar AS.
Kerugian ini meningkat tajam dibandingkan 39,80 juta dolar AS pada tahun sebelumnya. Dengan kepemilikan 50 persen oleh Krakatau Steel, kerugian tersebut berdampak pada entitas yang terkait dengan negara dan publik.
Hamdi juga mempertanyakan kapasitas dan latar belakang calon komisaris baru tersebut. “Apakah ia mempunyai rekam jejak dalam industri baja, manajemen risiko, keuangan perusahaan, tata kelola korporasi, pengadaan, restrukturisasi bisnis, atau pengawasan perusahaan patungan internasional?” singgung Hamdi.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan apakah proses penunjukan tersebut didasari oleh kebutuhan perusahaan ataukah lebih karena kedekatan dengan jajaran kekuasaan. “Ataukah proses penunjukan justru tidak dibangun di atas kebutuhan perusahaan, melainkan atas kedekatan dengan lingkaran kekuasaan dan popularitas?” sambungnya.
