Jakarta, Maret.id — Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani, meminta agar Pemkot Malang mengkaji secara mendalam rencana penggunaan mobil dinas listrik. Ia menekankan pentingnya analisis finansial terlebih dahulu untuk menghindari potensi beban pada APBD.
Amithya menyatakan bahwa kebijakan ini harus didasari bukti yang konkret mengenai efisiensi anggaran. “Kalau secara kajian artinya betul-betul signifikan efisiensinya, ya sah-sah saja untuk dilaksanakan,” tuturnya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa pengadaan mobil listrik tidak cukup dilihat dari aspek lingkungan semata. Seluruh konsekuensi fiskal harus dihitung secara menyeluruh agar keputusan yang diambil tidak merugikan anggaran daerah.
Ia juga mencatat bahwa mengganti kendaraan operasional pemerintah tidaklah murah. Selain harga mobil listrik itu sendiri, pihaknya mengingatkan perlunya pembangunan infrastruktur penunjang seperti stasiun pengisian listrik.
“Jangan sampai ambisi mengejar predikat ramah lingkungan justru menguras pos anggaran penting lainnya,” imbuhnya. Untuk itu, menurut Amithya, Pemkot Malang perlu mengevaluasi kapasitas nyata APBD sebelum mengambil keputusan.
Ia berpendapat bahwa alternatif lain untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah masih banyak tersedia. “Mungkin itu salah satu pilihan saja dari berbagai macam pilihan,” pungkas Amithya, menggarisbawahi perlunya mencari sumber efisiensi lain jika keuntungan dari konversi kendaraan listrik belum signifikan.
