Madura, Maret.id — Dalam pernyataannya yang mencolok, tokoh muda Madura dan pendiri Bandar Gas Madura (Bagasmara), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, yang dikenal dengan sebutan Gus Lilur, mengingatkan bahwa kebijakan energi yang saat ini dicanangkan bukanlah sekadar upaya untuk mengalihkan kekayaan alam dari wilayah ke tangan konglomerat di pusat. Ia menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi sumber daya alam yang melimpah, terutama gas alam Madura yang telah menjadi tulang punggung industri di Jawa Timur selama puluhan tahun, tetapi ironisnya belum mampu mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut.
Konteks Energi dan Ketimpangan Sosial
Madura, dengan sejarah panjang sebagai salah satu penghasil gas alam utama, telah menyuplai hingga 70 persen kebutuhan industri di Jawa Timur. Namun, meskipun menjadi area penghasil, masyarakat Madura masih berjuang melawan kemiskinan. Gus Lilur mengungkapkan rasa keprihatinannya dengan menyatakan, “Bagi Indonesia, ini agenda strategis. Tapi bagi Madura, ini soal keadilan,” dalam pernyataan resmi yang dirilis pada 13 Mei 2026. Di sini, Gus Lilur memposisikan isu konversi energi sebagai peluang untuk merespons sejarah ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat lokal.
Distribusi Gas dan Dampak Ekonominya
Fakta mencolok yang diungkap oleh Gus Lilur adalah bahwa meskipun Madura secara geografis dekat dengan industri di Jawa Timur, gas yang diproduksi secara langsung dialirkan melalui pipa bawah laut menuju kawasan industri di Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya. Hal ini menyebabkan nilai tambah ekonomi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat setempat hanya menjadi keuntungan bagi pusat industri di luar pulau. “Gas Madura tidak mengalir melalui jembatan itu. Ia tidak masuk ke dapur rakyat Madura terlebih dahulu, tapi langsung menghidupi pabrik dan konglomerasi ekonomi di luar Madura,” tegasnya, menggambarkan realitas pahit yang dialami rakyat Madura.
Gus Lilur menegaskan perlunya keterlibatan pelaku usaha lokal, badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, dan pesantren dalam pengelolaan gas di masa depan. Ia mengingatkan pihak-pihak di pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, bahwa pengelolaan tidak boleh dikuasai sepihak oleh pemain besar. Menurutnya, pembangunan stasiun induk gas harus memberi ruang bagi pelaku lokal agar mereka mendapatkan kesempatan nyata dalam pengembangan ekonomi, bukan sekadar menjadi pelengkap di atas kertas.
Menyongsong Kemandirian Energi
Sejalan dengan transisi dari minyak tanah ke LPG yang ternyata mengarah pada ketergantungan selama bertahun-tahun, Gus Lilur menyinggung pentingnya mewujudkan kemandirian energi melalui konversi ke gas alam yang sepenuhnya bersumber dari dalam negeri. “Jika dilakukan secara adil, konversi ini bisa menghemat ratusan triliun devisa,” jelasnya, menekankan bahwa distribusi yang tidak merata hanya akan menciptakan ketimpangan baru, di mana rakyat tetap menjadi konsumen, sementara daerah penghasil gas akan terus menjadi penonton.
Dengan latar belakang sejarah panjang dan tantangan yang dihadapi rakyat Madura, Gus Lilur menyerukan agar pemerintah bertindak dengan bijaksana dalam merumuskan kebijakan energi yang tidak hanya strategis bagi negara, tetapi juga adil untuk masyarakat lokal. Keterlibatan semua pihak, dari pelaku lokal hingga pemerintah, merupakan kunci dalam menciptakan ekosistem energi yang berkeadilan dan mendorong kesejahteraan masyarakat Madura.
