Jakarta, Maret.id — Kementerian Luar Negeri menyatakan KBRI Kuala Lumpur mempertimbangkan penunjukan perwakilan hukum (watching brief) untuk mengawal proses hukum kasus pembunuhan seorang ibu dan bayinya asal Aceh yang terjadi di Selangor, Malaysia.
Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, menyampaikan bahwa upaya pemantauan terhadap penanganan perkara akan terus dilakukan oleh perwakilan diplomatik Indonesia di Malaysia. KBRI disebut siap melakukan langkah hukum untuk memastikan tersangka diproses sesuai ketentuan hukum setempat.
Pemantauan dan Tindakan KBRI
KBRI Kuala Lumpur akan menempatkan watching brief sebagai bentuk pengawalan proses peradilan agar hak-hak korban dan keluarga mendapat perlindungan konsuler. Langkah ini termasuk pemantauan penyelidikan, koordinasi dengan pihak kepolisian Malaysia, dan pemberian informasi kepada keluarga korban di Indonesia.
Kemlu menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan kepada keluarga korban termasuk fasilitasi pemulangan jenazah serta komunikasi intensif dengan aparat setempat. Upaya tersebut dilakukan sembari menunggu perkembangan penyelidikan resmi dari Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM).
Kronologi Kasus
Peristiwa itu dilaporkan terjadi pada 22 Juni ketika seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Aceh Tamiang dengan inisial PHA beserta bayinya ditemukan meninggal di wilayah Sepang, Selangor. Informasi awal menyebutkan korban perempuan berumur 22 tahun yang kemudian jenazahnya dipulangkan ke Aceh untuk dimakamkan pada 25 Juni, sedangkan jenazah bayi dimakamkan di Malaysia setelah musyawarah keluarga.
Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Uma, mengonfirmasi bahwa dari laporan KBRI di Kuala Lumpur pelaku diduga seorang perempuan warga negara Malaysia. Pernyataan itu menguatkan kebutuhan akan koordinasi intensif antara perwakilan Indonesia dan aparat penegak hukum Malaysia.
Dugaan Motif dan Proses Hukum
Menurut informasi awal yang beredar, penyelidikan mengarah pada dugaan motif utang piutang, dan PDRM dikabarkan telah mengumpulkan bukti yang dinilai kuat terkait tindak pidana tersebut. Pihak berwenang di Malaysia terus mendalami motif dan kronologi kejadian untuk menentukan status tersangka dan tuntutan hukum.
Jika terbukti bersalah melalui proses pengadilan di Malaysia, pelaku dapat menghadapi ancaman hukuman maksimal sesuai hukum pidana setempat, termasuk hukuman mati atau penjara seumur hidup. KBRI dan Kemlu akan memantau perkembangan proses hukum termasuk akses keadilan bagi korban dan keluarga di Indonesia.
Langkah Selanjutnya dan Harapan Keluarga
Keluarga korban di Aceh telah berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia untuk proses pemulangan jenazah dan pengurusan administrasi terkait korban PMI. Pemerintah melalui Kemlu menghimbau agar seluruh proses hukum berjalan transparan dan akuntabel demi kepastian hukum bagi keluarga korban.
Kemlu menambahkan bahwa informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah PDRM merilis hasil penyelidikan lengkap, dan KBRI akan terus memberikan dukungan konsuler sampai seluruh proses penegakan hukum dan pemenuhan hak keluarga korban selesai.
