Jakarta, Maret.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bondowoso mengingatkan bahwa pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-12 bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan pengelolaan keuangan daerah. DPRD meminta pemerintah daerah untuk menyelesaikan sejumlah masalah mendesak, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp145 miliar, piutang dana bergulir, serta penataan aset daerah.
Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Sofi Indriasari, dalam rapat paripurna untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Kamis lalu. “Kami mohon penjelasan mengenai SILPA sebesar Rp145 miliar, bersumber dari mana saja,” kata Sofi.
Fraksi menekankan pentingnya transparansi dalam penjelasan SILPA untuk memastikan apakah dana tersebut berasal dari efisiensi anggaran, peningkatan pendapatan daerah, atau kegagalan program pembangunan yang direncanakan. Selain itu, DPRD juga menyoroti pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan meminta pemerintah untuk menertibkan aset yang digunakan pihak ketiga tanpa perjanjian serta menjelaskan keberadaan sejumlah kendaraan dinas yang saat ini tidak diketahui rimbanya.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan penyelesaian piutang dana bergulir Kredit Usaha Kecil yang sudah berjalan sejak penyaluran APBD dari tahun 2001 hingga 2008 dan totalnya mencapai lebih dari Rp4 miliar. “Pemerintah perlu memastikan apakah piutang tersebut masih dapat ditagih atau harus diselesaikan melalui mekanisme penghapusan,” tegas fraksi.
Dalam pandangan umum tersebut, Fraksi PDI Perjuangan juga mendesak optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemasangan water meter bagi objek pajak air tanah dan evaluasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar lebih sesuai dengan kondisi riil. Selain aspek keuangan, fraksi juga mendorong perluasan program pengeboran air untuk pertanian lahan kering serta pembenahan data penerima bantuan sosial.
Meskipun mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam mempertahankan opini WTP untuk ke-12 kalinya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa pencapaian tersebut harus diiringi dengan perbaikan dalam tata kelola keuangan, peningkatan transparansi, dan penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD.
