Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menekankan pentingnya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.
Pembangunan KEK harus tidak hanya berfokus pada investasi, tetapi juga melindungi hak masyarakat serta mencegah konflik agraria di sekitar kawasan wisata.
Hal ini disampaikan Novita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Pariwisata dan Badan Pengelola Otorita KEK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (1/7/2026).
Ia mengungkapkan bahwa keberhasilan sektor pariwisata tidak boleh diukur semata dari nilai investasi yang masuk. “Pemerintah harus memastikan masyarakat di sekitar kawasan wisata memperoleh perlindungan dan manfaat yang adil,” tegas Novita.
Politisi dari PDI Perjuangan ini menilai bahwa pemaparan pemerintah cenderung lebih fokus pada promosi investasi dan dukungan bagi investor. Ia mengkritik kurangnya strategi yang jelas untuk perlindungan hak masyarakat dan mitigasi konflik agraria.
“Rakyat kecil tidak boleh menjadi korban akibat kegagalan sistem atau maladministrasi negara. Pemerintah harus hadir membela hak masyarakat, bukan hanya mengejar masuknya investasi,” ujar Novita.
Ia juga menyampaikan bahwa Komisi VII DPR RI telah menerima aspirasi masyarakat mengenai konflik lahan di wilayah pariwisata. Terdapat juga dugaan maladministrasi dalam perubahan status kepemilikan tanah yang merugikan warga.
Novita mengusulkan agar pemerintah mulai memperluas pemerataan pembangunan kawasan wisata nasional. Ia menilai kawasan Jawa Timur bagian selatan, seperti Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan, dan Ngawi, memiliki potensi besar untuk pengembangan KEK Pariwisata ke depan.
Selain itu, Novita mengkritisi pemanfaatan momentum FIFA World Cup 2026 untuk mempromosikan destinasi wisata Indonesia. “Harus ada sinergi lintas kementerian dan lembaga penyiaran,” imbuhnya.
Ia juga mencatat penurunan jumlah kunjungan wisatawan di kawasan otorita sepanjang tahun 2025, yang berdampak pada penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Pemerintah perlu menyampaikan analisis penyebab dan strategi pemulihan, bukan hanya data,” katanya.
“Untuk itu, kami membutuhkan root cause analysis yang jelas. Apakah penurunan ini disebabkan oleh konflik lahan, infrastruktur, kualitas SDM, atau lemahnya tata kelola,” tegasnya.
Novita menegaskan komitmen DPR RI untuk terus mengawasi agar pembangunan sektor pariwisata tetap seimbang. “Kami ingin meluruskan fakta-fakta di lapangan untuk menunjukkan kelemahan tata kelola,” pungkasnya.
