Jakarta, Maret.id — Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (Peradi Profesional), Yuhelson, menyampaikan pandangannya terkait pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 22 dan Pasal 151 ayat (2) huruf b UU 20/2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Mahkamah Konstitusi, Kamis (2/7).
Ia menjelaskan bahwa sebelum adanya UU baru, mendampingi terdakwa hanya diperbolehkan oleh advokat. “Dulu kalau ada pihak tidak didampingi oleh advokat, pihak tersebut tidak boleh diperiksa,” tutur Yuhelson.
Sekarang, lanjutnya, ada mediator bernama paralegal yang ditunjuk oleh pemerintah. “Ini kan mempersamai dan masyarakat akan menemukan ketidakpastian hukum,” imbuhnya.
Yuhelson menegaskan bahwa isu ini bukan hanya berkaitan dengan kepentingan organisasi advokat atau persoalan eksklusivitas profesi. Ia mengungkapkan kekhawatiran tentang pengaturan dalam KUHAP yang bisa memperluas pengertian advokat dan pemberi bantuan hukum.
“Apakah hal ini tetap berada dalam koridor konstitusi atau berpotensi mengaburkan batas antara profesi advokat dan pemberi bantuan hukum?” tanyanya.
Lebih lanjut, Yuhelson memperingatkan bahwa di daerah terpencil, ketidakpastian hukum dapat timbul jika pihak yang mendampingi tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai. “Karena kalau di desa-desa, atau di daerah terpencil, pihak didampingi oleh pihak yang tidak mempunyai pengetahuan dan ilmu tentang hukum akan memberikan ketidakpastian hukum,” jelasnya.
Peradi Profesional mendukung penuh upaya pemerintahan untuk memperluas akses keadilan bagi seluruh masyarakat, sesuai dengan amanat konstitusi. “Namun demikian, perluasan akses tersebut tidak boleh mengorbankan kualitas perlindungan hukum yang diterima masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa UU 18/2003 tentang Advokat dan UU 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur dua rezim hukum yang berbeda tetapi saling melengkapi. “Profesi advokat memiliki mekanisme pendidikan profesi, ujian, magang, pengangkatan, pengucapan sumpah, kode etik, serta sistem pengawasan,” paparnya.
“Di sisi lain, pemberi bantuan hukum merupakan instrumen negara dalam menjamin akses masyarakat, khususnya kelompok tidak mampu, terhadap keadilan,” tuturnya.
Dengan dasar tersebut, Yuhelson berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan penafsiran konstitusional yang tepat terhadap pasal-pasal yang sedang diuji. “Hal ini diperlukan agar tujuan memperluas akses terhadap bantuan hukum dapat diwujudkan tanpa menghilangkan kedudukan advokat sebagai profesi hukum yang diatur berdasarkan UU 18/2003 tentang Advokat,” sambungnya.
