Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk secara bertahap mengonversi penggunaan energi fosil. Langkah ini diambil demi menjaga keberlanjutan ekonomi jangka panjang.
Kenaikan subsidi untuk bahan bakar minyak jenis Pertamax dianggap sebagai langkah rasional untuk memperkuat kesehatan fiskal negara. Dalam upaya memperkuat kedaulatan energi, pemerintah juga mendorong akselerasi mandatori biofuel seperti B50 guna mengurangi ketergantungan pada impor migas.
Hudan Lil Muttaqien, Presiden Mahasiswa Universitas Paramadina 2025-2026, menekankan pentingnya kemandirian energi bagi masa depan pembangunan ekonomi Indonesia. Ia menyatakan bahwa kebijakan energi harus dirancang dengan pendekatan yang berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan pemerintah tetap menjaga subsidi BBM kepada masyarakat, kebijakan publik yang diambil masih berpihak kepada masyarakat menengah dan bawah,” kata Hudan dalam keterangan tertulis, Jumat 3 Juli 2026.
Anggota Presidium Kesatria Muda Respublika, Darma Alwi, mengimbau agar masyarakat, mahasiswa, dan pemuda lebih bijak dalam menyikapi isu energi. “Masyarakat dan pemuda harus lebih bijak dalam melihat isu energi ini. Kita tidak boleh mengedepankan penilaian subjektif tanpa didasarkan pada fakta-fakta sebenarnya mengenai kondisi energi nasional kita,” tegas Alwi.
Alwi juga mengingatkan publik untuk lebih berhati-hati dalam media sosial saat menanggapi isu-isu strategis seperti penyesuaian harga BBM. “Pemahaman yang utuh mengenai kedaulatan energi sangat diperlukan agar masyarakat tidak terjebak dalam opini yang menyesatkan,” pungkasnya.
