Jakarta, Maret.id — Ajakan untuk mempercepat agenda ketahanan pangan nasional disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema “Akselerasi PKPN Sektor KP Mendukung Swasembada Pangan”.
Rakornas tersebut berlangsung di Ballroom Gedung Mina Bahari (GMB) III, Jakarta. Dalam paparannya, Trenggono menjelaskan pentingnya pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
Pembangunan ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam memperkuat kedaulatan pangan melalui penyediaan protein ikan dan garam. “Kami ingin mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menurunkan angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tutur Trenggono.
Menteri Trenggono mengungkapkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengonsolidasikan enam Program Kerja Prioritas Nasional. Ini termasuk Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang direncanakan akan dikembangkan di 5.000 lokasi hingga tahun 2029 sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Selanjutnya, program Budidaya Ikan Darat Tematik akan dikembangkan di 40.000 titik budidaya di 500 kabupaten/kota. Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung penyediaan protein nasional. Trenggono juga menggarisbawahi pentingnya program Swasembada Garam Nasional.
Program ini akan membangun hingga 2.000 hektare tambak garam untuk mengurangi ketergantungan impor. “Revitalisasi Tambak Pantura Jawa seluas sekitar 14.000 hektare juga akan dilakukan untuk mendukung swasembada protein dan rehabilitasi kawasan pesisir,” imbuh Trenggono.
Pembangunan Kawasan Tambak Udang Terintegrasi seluas 2.000 hektare di Waingapu diharapkan dapat menjadi model budidaya udang modern yang ramah lingkungan. Program Modernisasi Kapal Perikanan juga akan dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nelayan.
Dalam mengimplementasikan Program Kerja Prioritas Nasional, KKP mengadopsi pendekatan bottom-up. “Ini melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dari tahap perencanaan hingga evaluasi,” tegas Trenggono.
Pendekatan ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan lokal, memperkuat keterlibatan masyarakat, serta meningkatkan efektivitas pembangunan wilayah pesisir. “Seluruh program yang telah direncanakan harus kita kawal bersama hingga tahap implementasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Trenggono.
Rakornas ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. (Purn.) Drs. Akhmad Wiyagus. Selain itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto juga turut hadir.
Pada kesempatan ini, terdapat penandatanganan Nota Kesepahaman antara KKP dan PLN, Gubernur NTB, serta Aspeksindo. Selain itu, dokumen Perjanjian Kerja Sama antara KKP dengan Baharkam Polri, PT Garam, dan Pertamina Patra Niaga juga ditandatangani.
Kolaborasi ini menjadi landasan penting dalam memperkuat koordinasi pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional di sektor kelautan dan perikanan.
