Jakarta, Maret.id — Anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diharapkan dapat memperkuat kompetensi sumber daya manusia dan integrasi layanan transportasi nasional.
Wakil Ketua Komisi V DPR, Ridwan Bae, menekankan bahwa pagu indikatif Kemenhub untuk tahun anggaran 2027 yang mencapai Rp28,35 triliun harus memenuhi kebutuhan mendasar sektor transportasi. Ridwan menyoroti pentingnya aspek keselamatan publik dalam hal ini.
“Komisi V DPR mendesak Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan pelayanan pemeriksaan keselamatan transportasi,” ujar Ridwan.
Politisi dari Partai Golkar ini menambahkan bahwa pengawasan ketat oleh Inspektorat Jenderal harus dilakukan melalui sinergitas pengawasan berbasis sasaran strategis. Ia mengingatkan agar seluruh unit kerja Kemenhub memperhatikan masukan dari parlemen saat menyusun program kerja.
Hal ini penting agar penggunaan anggaran negara tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat. Secara khusus, Ridwan meminta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan untuk terus meningkatkan kompetensi aparatur secara berkelanjutan.
Di sisi lain, Badan Kebijakan Transportasi (BKT) juga diinformasikan untuk memperkuat rekomendasi kebijakan keselamatan berdasarkan pengembangan wilayah. Selain itu, legislator asal Sulawesi Tenggara ini menekankan perlunya kemajuan dalam integrasi layanan transportasi melalui Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda.
“Penguatan integrasi transportasi ini sangat penting untuk mendukung konektivitas dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat,” sambung Ridwan.
