Jakarta, Maret.id — Arief Poyuono menyatakan bahwa langkah Danantara dalam membangun sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan komitmen nyata untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan bahwa upaya ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang lebih profesional, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.
Arief menganggap koordinasi ini sebagai sinyal positif, menunjukkan bahwa proses perampingan dan penutupan BUMN yang tidak produktif tidak hanya berfokus pada efisiensi anggaran. “Kami ingin memastikan bahwa setiap dugaan penyimpangan di masa lalu tetap diproses sesuai ketentuan hukum,” sambungnya.
Ia menyatakan, FSP BUMN Bersatu selalu berpandangan bahwa fokus utama Danantara harus diarahkan pada pembenahan fundamental BUMN. Hal ini termasuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan yang selama bertahun-tahun tidak produktif dan menjadi beban keuangan negara.
“Banyak BUMN tidak lagi memiliki prospek bisnis yang jelas, tetapi tetap mempertahankan struktur organisasi besar dengan biaya operasional tinggi,” tegas Arief.
Kondisi ini, lanjutnya, mengurangi kemampuan BUMN dalam memberikan dividen dan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara. “Tidak semua BUMN mampu memberikan kontribusi yang baik bagi penerimaan negara,” tuturnya.
Ia mendesak agar restrukturisasi dilakukan secara objektif untuk mengelola aset negara dengan lebih produktif dan efisien. Selain itu, Arief menekankan pentingnya penegakan hukum yang kuat dalam proses pembenahan ini.
“Apabila dalam audit ditemukan indikasi tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan kewenangan, seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu,” imbuhnya.
Arief juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Danantara dan menganjurkan agar strategi tersebut melibatkan aparat penegak hukum lainnya, terutama Kejaksaan Agung dan Polri.
