Jakarta, Maret.id — Sebuah gerakan kolaboratif berskala nasional melalui Multi-Stakeholder Forum (MSF) Pengentasan Kemiskinan secara resmi diluncurkan untuk mengatasi fragmentasi kelembagaan di Indonesia. MSF berusaha menjembatani berbagai sektor demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Gerakan ini digagas oleh Forum Zakat (FOZ), Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), dan Humanitarian Forum Indonesia (HFI). Sekretaris Umum FOZ, Udhi Tri Kurniawan, menekankan bahwa skema transisi yang diajukan oleh MSF adalah suatu keharusan di tengah tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini.
“MSF menggagas skema yang sebenarnya tidak mudah, tapi kita harus lakukan dan implementasikan. Dengan kondisi yang sekarang, maka permasalahan kemiskinan bukan hanya bahasan diskusi di atas kertas, namun juga penyelesaian yang konkret,” tegas Udhi dalam keterangan tertulis.
Direktur Eksekutif PFI, Rully Amrullah, menambahkan bahwa potret sosiologis Indonesia masih diwarnai tantangan besar di tingkat akar rumput. Data makro mengungkapkan terdapat sekitar 10.467 desa sangat tertinggal dan puluhan ribu desa rawan bencana.
Mayoritas desa belum mandiri secara ekonomi dan fasilitas kesehatan menjadi persoalan yang mendesak. Namun di balik tantangan ini, desa juga menyimpan potensi besar. Rully mencatat adanya 49% populasi yang menetap di desa dan perputaran Dana Desa yang mencapai Rp71 triliun, serta keberadaan 146.876 industri kecil dan mikro.
“Potensi-potensi besar inilah yang berusaha kami jahit melalui kolaborasi lintas sektor antara FOZ, PFI, HFI, PSI Agro, dan Global Compact, baik dalam aspek pendanaan, riset, hingga implementasi,” ujar Rully.
MSF menerapkan strategi co-creation program yang berbasis pada temuan masalah di lapangan. Program ini diselaraskan dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Melalui sinergi kuat dalam MSF, gerakan filantropi Indonesia kini optimis mampu memperluas jangkauan manfaat bagi masyarakat.
