Jakarta, Maret.id — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyampaikan pesan penting dalam rangka memperingati 99 tahun berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI) pada Sabtu, 4 Juli 2026.
Dia menyerukan kepada seluruh anggota dan kader partai untuk merenungkan sejarah perjuangan Bung Karno serta meningkatkan komitmen dalam menjaga demokrasi Indonesia.
Hasto menjelaskan bahwa tanggal 4 Juli dipilih Bung Karno sebagai hari lahir PNI karena terinspirasi oleh semangat kemerdekaan Amerika Serikat, simbol perlawanan terhadap kolonialisme.
PNI didirikan sebagai wadah untuk mengorganisir rakyat dan berjuang menuju kemerdekaan Indonesia, sebelum konsep kebangsaan secara formal dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.
“Kehadiran PNI merupakan gerakan revolusioner Bung Karno. Melalui Marhaenisme, Bung Karno merumuskan teori dan asas perjuangan yang menyatu dengan penderitaan dan harapan rakyat,” ujar Hasto.
Doktrin politik ini kemudian mengkristal dalam Pancasila, yang meresap dalam spiritualitas budaya Indonesia, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Hasto juga mengingatkan dampak negatif dari ketertundukan politik, khususnya saat Kongres PNI ke-11 pada 20 September 1967, ketika PNI mengalami tekanan untuk mencabut gelar Bung Karno sebagai Bapak Marhaenisme.
Akibat kebijakan de-Soekarnoisasi, upaya untuk menghapus jejak perjuangan Bung Karno menyebabkan lahirnya hegemoni kekuasaan otoriter yang bersifat militeristik.
“Keterpurukan ini berujung pada peleburan PNI ke dalam fusi PDI tahun 1973. Pelajaran moral dari 1967 adalah bahwa kekuasaan otoriter tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
Hasto menekankan pentingnya strategi perlawanan yang menempatkan kekuatan rakyat sebagai inti gerakan partai. Titik balik perjuangan demokrasi dimulai ketika Megawati Soekarnoputri bergabung dengan PDI pada tahun 1986.
Menurut Hasto, kepemimpinan Megawati yang teguh dan sabar mampu membangkitkan kembali memori rakyat terhadap Bung Karno. Perlawanan tersebut terus berlanjut melalui berbagai ujian sejarah, termasuk kerusuhan 27 Juli 1996, yang mendekati peringatan ke-30 tahun.
Hasto menunjukkan bahwa relevansi sejarah sangat kuat dengan kondisi geopolitik dan tantangan domestik saat ini. Kader PDI Perjuangan diharapkan dapat berdiri di garis depan dalam membela hak-hak rakyat dan memperbaiki kondisi demokrasi nasional.
Dia mengecam arah kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang, menurutnya, telah memberikan dampak signifikan bagi sistem demokrasi, ekonomi, dan hukum, akibat ambisi kekuasaan individu dan keluarga.
Sebagai langkah penguatan identitas, PDI Perjuangan kembali menggema lagu “Bung Karno Bapak Marhaenisme” untuk membangun kesadaran ideologis di akar rumput. Hasto juga mengingat pesan Megawati yang terkandung dalam platform kepemimpinannya.
“Bendera sudah saya kibarkan, dan pantang untuk diturunkan. PDI Perjuangan yakin bahwa konsepsi Trisakti Bung Karno—berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan—dapat kita wujudkan bersama rakyat,” pungkas Hasto.
