DPRD Bondowoso Desak Penambahan Pos Damkar untuk Respons Kebakaran

Jakarta, Maret.id — Komisi I DPRD Bondowoso mendesak Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk meningkatkan layanan pemadam kebakaran. Penambahan pos dan armada pemadam kebakaran dianggap penting setelah insiden kebakaran di Kecamatan Cermee.
Dorongan ini muncul setelah sebuah rumah di Desa Batu Salang terbakar habis pada Sabtu malam (4/7/2026). Peristiwa tersebut dibahas dalam rapat kerja Komisi I DPRD Bondowoso dengan Satpol PP dan Damkar pada Senin (6/7/2026), yang juga membahas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Mujiono, menekankan bahwa insiden tersebut menggambarkan lemahnya jangkauan layanan pemadam kebakaran. “Bondowoso memiliki wilayah yang cukup luas. Saat memasuki musim kemarau, potensi kebakaran meningkat. Kejadian di Cermee menjadi bukti bahwa layanan Damkar perlu lebih didekatkan kepada masyarakat,” tuturnya.
Rumah yang terbakar mengalami kerugian sekitar Rp250 juta. Bambang menyatakan bahwa mobil pemadam baru tiba setelah api menghanguskan seluruh bangunan, karena harus menempuh jarak lebih dari 30 kilometer dari pos Damkar.
“Sudah beberapa kali terjadi. Ketika petugas tiba, rumah sudah habis terbakar. Karena itu pemerintah daerah harus segera mencari solusi agar pelayanan lebih cepat,” tegas Bambang.
Sebagai upaya pengawasan, Komisi I kembali mendesak pemerintah daerah untuk merealisasikan penambahan pos pemadam kebakaran yang telah diusulkan sebelumnya. Bambang menyarankan agar Bondowoso memiliki setidaknya empat pos Damkar yang tersebar di berbagai kawasan sehingga setiap kecamatan dapat dijangkau lebih cepat.
Namun, usulan tersebut terkendala oleh keterbatasan anggaran daerah. Pembahasan terkait Perubahan APBD 2026 baru akan dilakukan pada Agustus mendatang. Menurut Bambang, pengadaan satu unit pemadam kebakaran memerlukan anggaran sekitar Rp1,5 miliar, sedangkan pembangunan pos bisa memanfaatkan aset yang ada untuk mengurangi beban biaya.
“Yang paling penting armada dan personelnya tersedia. Untuk pos, bisa memanfaatkan aset pemerintah yang sudah ada sehingga pelayanan lebih cepat saat terjadi kebakaran,” pungkas Bambang Mujiono.





