Jakarta, Maret.id — Menteri Kehutanan Raja Antoni mengungkapkan, “Kepada yang telah siap nanti diregistrasi dan didagangkan supaya tidak omon-omon saja, jadi bisa langsung ada yang konkret kita dagangkan,” pada Senin, 6 Juli 2026.
Inisiatif ini adalah hasil dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto dalam pengembangan ekonomi hijau. Berbagai gagasan yang sebelumnya sulit diwujudkan kini telah berhasil direalisasikan.
“Semua ini terlaksana tentu karena leadership yang sangat kuat dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Yang dulu hanya khayalan sekarang bisa menjadi konkret,” tegas Raja Antoni.
Pada peluncuran tersebut, Kementerian Kehutanan memperkenalkan empat proyek karbon yang siap dijalankan. Tiga proyek berada di kawasan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan satu proyek Perhutanan Sosial (PS).
Perluasan perdagangan karbon kini tidak hanya menyasar kawasan konsesi, melainkan juga mulai diterapkan di kawasan konservasi seperti Way Kambas. Kebijakan ini membuktikan komitmen pemerintah agar manfaat perdagangan karbon dirasakan lebih luas.
“Segala sesuatu asal orientasinya untuk kesejahteraan masyarakat kita eksekusi,” tuturnya. Ia menambahkan, “Oleh karena itu hari ini kita launching tiga PBPH dan satu perhutanan sosial sebagai simbol keberpihakan kita tidak hanya kepada yang besar tetapi kepada yang kecil juga.”
Pemerintah juga aktif menjalin komunikasi dengan puluhan perusahaan besar dunia. Harapannya, Indonesia dapat menjadi salah satu pusat perdagangan karbon global dengan sistem pengawasan yang menjaga integritas karbon kehutanan.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi. Berbagai duta besar dan para gubernur juga turut hadir.
