Jakarta, Maret.id — Ketua DPW PAN Jawa Barat, Ahmad Najib Qodratulah, mengungkapkan pandangannya mengenai usulan pergantian nama Provinsi Jawa Barat. Usulan ini telah disetujui oleh seluruh fraksi di DPRD Provinsi Jabar dan memicu perdebatan di kalangan masyarakat.
“Ini kan aspirasinya dari kelompok masyarakat, pasti kita dengarkan. Apalagi aspirasinya dari pemilik rumah (warga Jabar). Pemilik rumah mau ganti nama jadi apa pun ya silakan, bebas dong,” ujar Najib dalam keterangan tertulisnya.
Anggota Komisi XI DPR ini menekankan bahwa seluruh anggota dewan memiliki kewajiban moral untuk menyerap dinamika aspirasi yang muncul. Namun, ia mengingatkan bahwa proses pembahasan wacana ini masih panjang dan perlu diperhatikan dengan seksama.
“Partai kami senantiasa mendengarkan aspirasi masyarakat terkait perubahan nama Jawa Barat menjadi Tatar Pasundan atau Sunda. Apakah nanti akan terealisasi atau tidak, kita ikuti prosesnya,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa argumen yang menolak perubahan nama dengan alasan tidak semua warga di Jabar menggunakan bahasa Sunda kurang tepat. Menurutnya, sejarah daerah tersebut dapat dilihat dari berdirinya Kerajaan Tarumanagara yang merupakan akar dari budaya Sunda.
“Silsilah kekuasaan tersebut diteruskan oleh Sri Maharaja Tarusbawa Darmawaskita dengan mendirikan Kerajaan Sunda, yang menjadi fondasi berdirinya Kerajaan Pakuan Pajajaran,” tuturnya.
Najib menekankan pentingnya melihat rencana pergantian nama ini melalui kacamata sejarah dan budaya. Ia meminta semua pihak tidak mengaitkannya hanya dengan isu sentimen etnis.
“Kalau ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan nama itu, ya tadi, walaupun saya terkesan bercanda, tapi ini harus direnungi oleh kita semua. Yang pemilik rumah mau ganti nama, masa dilarang,” pungkasnya.
