Jakarta, Maret.id — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan bahwa tidak ada penggunaan uang negara untuk membiayai anggota keluarga Menteri dalam kunjungan ke luar negeri.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menjelaskan bahwa surat yang beredar di media sosial merupakan dokumen administrasi untuk pengurusan visa melalui Kementerian Luar Negeri.
“Kami memastikan surat tersebut bukan persetujuan perjalanan dinas atau bukti penggunaan anggaran negara,” tegas Apri.
Dia menambahkan, “Tidak ada penggunaan APBN untuk pembiayaan anggota keluarga ataupun kepentingan pribadi. Apabila nantinya terdapat anggota keluarga yang mendampingi, seluruh pembiayaannya menggunakan dana pribadi,” kata Apri kepada wartawan, Selasa, 7 Juli 2026.
Lebih lanjut, Apri menyampaikan bahwa rencana kegiatan Menteri PU ke New York masih bersifat tentatif. Keberangkatan Menteri beserta rombongan bergantung pada prioritas pelaksanaan tugas negara di dalam negeri.
Ini termasuk penanganan pascabencana, percepatan penyelesaian Sekolah Rakyat, dan kesiapsiagaan menghadapi potensi El Nino.
Apri juga menjelaskan bahwa pencantuman nama anggota keluarga dalam surat administrasi dilakukan berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. “Dalam proses pengurusan visa, nama pendamping disarankan dicantumkan dalam satu surat sebagai kelengkapan administrasi,” imbuhnya.
Dia menegaskan bahwa keberadaan nama anggota keluarga dalam dokumen tersebut tidak berarti adanya penggunaan APBN atau kepastian keberangkatan.
Terkait dokumen yang beredar di media sosial, Apri menyatakan bahwa Kementerian PU sedang menelusuri sumber kebocoran dokumen tersebut.
“Apabila terbukti berasal dari internal dan terdapat pelanggaran, kami akan melakukan penindakan sesuai peraturan yang berlaku,” pungkas Apri.
