Jakarta, Maret.id — Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini. Menurutnya, pemerintah tidak hanya mewarisi proyek pembangunan dari pemerintahan sebelumnya, tetapi juga masalah tata kelola yang belum teratasi.
“Bagi Presiden Prabowo, Rempang merupakan kesempatan untuk menunjukkan standar tata kelola yang lebih baik,” kata Iskandar. Ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah tidak sekadar memastikan investasi berjalan, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan melindungi hak masyarakat.
“Ukuran keberhasilannya bukan semata-mata apakah investasi tetap berjalan,” tuturnya. Iskandar menegaskan bahwa isu Rempang harus dilihat lebih luas, tidak hanya sebagai sengketa investasi, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan perlindungan hak masyarakat terdampak.
Ia mengingatkan tentang temuan Ombudsman RI yang menunjukkan adanya maladministrasi dalam pengembangan Rempang Eco-City. Selain itu, berbagai laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola dalam proyek strategis nasional.
“Yang dibutuhkan sekarang bukan saling menyalahkan, tetapi keberanian untuk mengevaluasi,” imbuh Iskandar. Ia mengungkapkan bahwa sejarah tidak akan mencatat Rempang dari besarnya angka investasi saja, tetapi dari cara negara menyelesaikan masalah yang muncul setelah proyek dimulai.
“Jika seluruh kekuatan politik hanya menjadikan Rempang sebagai bahan saling menyerang, maka rakyat tidak memperoleh apa-apa,” pungkas Iskandar.
