Jelang Pemilu Parlemen, Kampanye Kegagalan Netanyahu Memanas Guncang Stabilitas Politik Israel!
Jakarta, Maret.id — Rangkaian papan reklame raksasa bertuliskan “Kegagalan Total” muncul di sejumlah titik ibukota Tel Aviv dan kota-kota lain di Israel menjelang pemilu parlemen yang diperkirakan digelar pada Oktober 2026. Kritik visual ini menempatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di pusat serangan politik menjelang kontestasi legislatif yang dipenuhi ketegangan.
Lokasi dan pesan kampanye
Satu papan reklame besar terlihat di sepanjang Jalan Raya Ayalon, koridor lalu lintas tersibuk di Tel Aviv, dengan tulisan yang mengecam kebijakan pemerintahan dalam isu keamanan dan luar negeri. Rekaman yang beredar memperlihatkan pemasangan serupa di beberapa titik strategis kota, menandai intensifikasi kampanye sebelum pemilihan.
Ketegangan politik dan peradilan
Kampanye ini terjadi berbarengan dengan meningkatnya perselisihan antara pemerintah dan lembaga peradilan tertinggi Israel. Pada 17 Juni 2026, Mahkamah Agung Israel mengeluarkan perintah sementara yang memerintahkan dewan regulator penyiaran komersial untuk tetap berfungsi dan melanjutkan proses pengangkatan meskipun keanggotaannya berada di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh hukum.
Keputusan kabinet dan respons resmi
Pada Minggu, 5 Juli 2026, kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengambil keputusan untuk menentang putusan Mahkamah Agung terkait Otoritas Kedua untuk Televisi dan Radio. Langkah itu dinilai sebagai penolakan terhadap implementasi putusan pengadilan tertinggi, sebuah langkah yang menurut sejumlah pihak belum pernah terjadi dalam sejarah kontemporer Israel.
Menteri Kehakiman Yariv Levin menyatakan keputusan pengadilan sebagai bentuk “pelanggaran wewenang yudisial” yang menurutnya mengganggu mekanisme pemerintahan. Pernyataan serupa disampaikan Menteri Komunikasi Shlomo Karhi yang menilai putusan tersebut melampaui otoritas mahkamah dan berpotensi mengganggu tata kelola penyiaran.
Reaksi oposisi dan pengamat hukum
Partai oposisi bersama sejumlah ahli hukum mengkritik langkah kabinet, memperingatkan bahwa penolakan terhadap putusan Mahkamah Agung dapat memperdalam krisis pemisahan kekuasaan. Para pengkritik menekankan risiko erosi checks and balances yang selama ini menjadi pilar sistem demokrasi Israel.
Para pendukung kampanye “Kegagalan Total” menuduh pemerintah mencoba mengalihkan perhatian publik dari masalah keamanan ke perdebatan seputar peradilan menjelang hari-H pemilu. Tuduhan itu menggemakan kekhawatiran bahwa isu-isu strategis seperti keamanan perbatasan dan hubungan regional menjadi tersisih oleh konflik politik domestik.
Implikasi jelang pemilu
Pemasangan reklame provokatif dan perdebatan hukum yang menyertainya diperkirakan akan menjadi salah satu tema dominan menjelang pemilihan parlemen. Analis politik memperingatkan bahwa polarisasi semacam ini berpotensi mempengaruhi perilaku pemilih dan dinamika koalisi pasca-pemilu.
Situasi ini menambah lapisan kompleks dalam peta politik Israel, di mana tuntutan reformasi kelembagaan bertemu dengan kekhawatiran terhadap stabilitas demokrasi. Dengan waktu yang semakin dekat menuju pemilihan, ketegangan antara eksekutif dan yudikatif diperkirakan tetap menjadi sorotan publik dan media.
