Jakarta, Maret.id — Pandangan mengenai pengelolaan sektor energi kembali mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mengembalikan Kejayaan Kedaulatan Energi Nasional” yang diselenggarakan DPN IARMI di Jakarta pada 9 Juli 2026.
Ketua Harian DPN IARMI, Muhammad Arwani Deni, menegaskan bahwa energi merupakan isu strategis yang berkaitan langsung dengan ketahanan nasional. “Forum ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperkuat tata kelola sektor energi nasional,” kata Arwani Deni.
Syaiful Chaniago, Komisaris Utama PT PLN Energi Gas, mengungkapkan bahwa lemahnya pengawasan menjadi salah satu akar persoalan di sektor energi. “Komisaris harus aktif membaca data dan mengawasi penggunaan anggaran, serta berani mengoreksi manajemen jika ada penyimpangan,” tegasnya.
Arie Gumilar, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), menyatakan bahwa kebocoran di sektor energi adalah persoalan struktural. “Kebocoran negara bukan hanya kerugian keuangan akibat korupsi, tetapi juga inefisiensi dan manipulasi tata niaga,” tuturnya.
Arie juga mendorong penguatan digitalisasi dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sektor migas untuk menutup berbagai potensi kebocoran pendapatan negara. Apalagi, dengan banyaknya holding, subholding, dan anak perusahaan, pengawasan menjadi semakin sulit.
Pengamat energi, Ugan Gandar, mengingatkan bahwa isu ini tak boleh terhenti di kalangan elite politik dan bisnis. “Masyarakat sipil, akademisi, dan generasi muda perlu dilibatkan dalam membangun pemahaman mengenai pentingnya sektor energi nasional,” ungkapnya.
Ugan menekankan bahwa rendahnya literasi publik mengenai tata kelola energi bisa berujung pada penilaian yang tidak utuh terhadap peran perusahaan negara. “Pertamina tidak hanya berfungsi bisnis, tetapi juga menjamin distribusi energi ke wilayah terdepan dan tertinggal,” sambungnya.
Dia juga menekankan bahwa tantangan kebocoran energi mencakup disparitas harga dan penyalahgunaan subsidi. “Kami mendorong IARMI dan FSPPB membangun gerakan literasi energi nasional,” kata Ugan.
Dalam perspektif geopolitik, Akademisi Prof. Abdul Haris Fatgehipon menyatakan bahwa energi adalah instrumen strategis dalam percaturan global. “Negara yang tidak mengendalikan sumber daya energinya akan rentan terhadap tekanan eksternal,” ungkapnya.
Dia menekankan perlunya arah kebijakan energi nasional untuk memperkuat kemandirian bangsa. “Kebijakan energi harus berpihak pada kepentingan nasional melalui penguasaan sumber daya dan penguatan regulasi,” tutupnya.
