Jakarta, Maret.id — Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Herdiyanto, menegaskan komitmennya untuk mengawal pembaruan data bantuan sosial (bansos). Ia mendorong pemerintah setempat untuk segera melakukan verifikasi lapangan agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran.
Pernyataan ini disampaikan Eko setelah mendengarkan keluhan masyarakat saat reses di Balai RW 01 Kelurahan Polehan pada Senin (6/7/2026). Dalam forum itu, warga melaporkan masih adanya penerima bansos yang tidak memenuhi syarat, serta mencatat nama-nama yang telah meninggal dunia namun masih terdaftar sebagai penerima manfaat.
“Itu masalah sudah cukup lama dan menurut saya harus segera diselesaikan. Harus ada pembaruan data yang lebih akurat dan verifikasi lapangan yang berkelanjutan,” tegas Eko. Politisi dari PDI Perjuangan ini berjanji untuk membawa seluruh aspirasi masyarakat dalam pembahasan bersama Pemerintah Kota Malang.
Eko menekankan bahwa akurasi data sangat penting agar program-program bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dapat diterima oleh pihak yang berhak. Ia juga menyatakan bahwa reses kali ini tidak hanya menyangkut bansos, tetapi juga menangkap aspirasi mengenai Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) serta pencairan Program Indonesia Pintar (PIP).
Dalam reses ini, Eko menerapkan konsep “Reses Soko Kampung”, yang berarti mendatangi langsung lingkungan masyarakat. “Menurut saya, serap aspirasi itu bukan masyarakat yang harus datang ke anggota dewan, tetapi justru kami yang harus datang ke masyarakat,” ujar Eko.
Ia mengatakan bahwa semua masukan dari reses akan digunakan sebagai dasar koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta referensi dalam penyusunan program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
