Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi XIII DPR, Marinus Gea, menyatakan bahwa penguatan harmonisasi regulasi daerah akan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan publik.
Marinus menjelaskan bahwa regulasi daerah yang disusun secara harmonis dapat menciptakan kepastian hukum serta mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hal ini, lanjutnya, memungkinkan kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
“Regulasi yang baik tidak hanya diukur dari aspek legal drafting, tetapi juga dari kualitas substansi, kemanfaatan, kepastian hukum, serta kemampuannya menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Marinus.
Politisi dari PDI Perjuangan ini menilai bahwa penguatan harmonisasi regulasi di tingkat daerah merupakan pilar penting dalam agenda reformasi regulasi nasional. Menurutnya, produk hukum harus memiliki substansi yang berkualitas dan menjamin kepastian hukum.
Marinus menekankan hal ini saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
“Proses harmonisasi yang dilakukan secara komprehensif menjadi instrumen strategis untuk memastikan setiap produk hukum daerah tidak bertentangan maupun tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” sambungnya.
Lebih lanjut, Marinus mengungkapkan bahwa melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi XIII DPR ingin memahami langsung pelaksanaan fungsi harmonisasi peraturan perundang-undangan di Provinsi Jawa Timur.
Hasil pemantauan dan masukan yang diperoleh akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.
“Penguatan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum menjadi langkah strategis dalam mewujudkan regulasi daerah yang berkualitas,” pungkasnya.
