Jakarta, Maret.id — Teheran menyatakan berupaya mengakhiri praktik diplomasi tekanan yang selama ini diterapkan Washington dalam hubungan kedua negara.
Profesor Hakimeh Saghaye-Biria, seorang akademisi Iran yang mengkaji hubungan internasional, menilai Amerika Serikat selama bertahun-tahun menerapkan apa yang disebut diplomasi koersif terhadap Iran.
Menurutnya, tawaran kerja sama ekonomi sering kali hadir sebagai insentif yang disertai tekanan politik agar Iran mengikuti kehendak Washington.
Diplomasi koersif dan akar ketidakpercayaan
Saghaye-Biria menegaskan Iran menolak dipaksa memilih antara menerima tawaran tanpa syarat atau menghadapi tekanan keras dari pihak luar.
Ia menambahkan dinamika hubungan ini tidak lepas dari pengalaman panjang ketegangan yang menimbulkan skeptisisme mendalam di kalangan pengambil kebijakan Iran.
Hubungan bilateral, menurut pengamat, dibentuk oleh rangkaian insiden dan kebijakan selama puluhan tahun yang memperkuat pola saling curiga.
Keengganan untuk segera mempercayai penawaran komunitas internasional muncul dari memori kolektif atas tekanan politik dan sanksi yang pernah dijatuhkan.
Ancaman penghentian pelaksanaan nota kesepahaman
Di tengah meningkatnya ketegangan, Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amir Saeid Iravani, memperingatkan bahwa Teheran dapat menghentikan pelaksanaan nota kesepahaman (MoU) dengan Amerika Serikat jika pelanggaran terus terjadi.
Iravani menegaskan komitmen Iran terhadap kesepakatan itu bersifat timbal balik dan bergantung pada pemenuhan kewajiban oleh pihak lain.
Duta Besar tersebut menuduh Amerika Serikat melakukan pelanggaran terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sehubungan dengan serangkaian serangan yang menurut Teheran terjadi pada 7 dan 8 Juli.
Ia menyatakan jika AS terus melanggar kewajibannya, Iran tidak lagi merasa terikat untuk memenuhi komitmen yang diatur dalam nota kesepahaman itu.
Dampak bagi keamanan regional dan diplomasi multilateral
Resiko penghentian pelaksanaan MoU dipandang dapat memperburuk ketidakstabilan di kawasan dan meredam peluang untuk pembicaraan lebih lanjut.
Penghentian langkah-langkah kerjasama formal berpotensi menambah gesekan yang berdampak pada keamanan maritim, energi, dan jaringan aliansi di kawasan.
Para analis mencatat bahwa krisis kepercayaan semacam ini juga dapat memperumit upaya negara-negara pihak ketiga yang mencoba menjadi penengah.
Negara-negara yang bertujuan meredakan ketegangan kemungkinan akan membutuhkan pendekatan bertahap yang menggabungkan verifikasi, jaminan hukum, dan insentif ekonomi.
Langkah Tehran menolak pola diplomasi koersif mencerminkan keinginan untuk menegaskan kedaulatan dan menentukan syarat kerjasama yang dianggap adil.
Namun, tanpa pemulihan saling percaya dan mekanisme verifikasi yang jelas, dialog strategis antara Teheran dan Washington diperkirakan akan sulit berjalan lancar.
Para pengamat menyerukan de-eskalasi dan kembalinya komitmen pada norma-norma internasional agar potensi konflik yang lebih luas bisa dihindari.
Skenario terburuk, yaitu putusnya mekanisme kerjasama formal, akan menjadi tantangan berat bagi upaya stabilisasi hubungan yang selama ini telah berjalan secara rentan.
