Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, menyampaikan tanggapannya mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru saja diumumkan. Dalam putusan tersebut, MK menolak seluruh permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).
Penegasan Status Jakarta Sebagai Ibu Kota
MK menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara. Keputusan ini akan tetap berlaku sampai Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke Nusantara. Hal ini menjadi perhatian penting bagi proses legislasi dan administrasi negara.
Indrajaya menilai bahwa putusan MK tersebut memberikan jaminan kepastian hukum. Ia mengingatkan bahwa, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. “Putusan MK harus menjadi pegangan final dalam memastikan kebijakan strategis nasional berjalan berdasarkan kepastian hukum, bukan hanya atas dasar kehendak politik,” ujarnya di Jakarta, Kamis, 14 Mei 2026.
Kesiapan Pemindahan Ibu Kota
Tidak hanya berkaitan dengan aspek pembangunan fisik dan infrastruktur, Indrajaya menyebut bahwa pemindahan ibu kota juga memerlukan legitimasi konstitusional. Efektivitas pemerintahan, kesiapan aparatur negara, dan efisiensi penggunaan anggaran juga menjadi faktor penting dalam agenda ini.
“Pemindahan ibu kota adalah agenda besar yang harus dipersiapkan dengan matang. Tidak cukup hanya membangun gedung dan fasilitas, tetapi juga memastikan tata kelola pemerintahan dapat dijalankan secara efektif,” tegasnya. Pendapat ini menunjukkan betapa kompleksnya proses pemindahan ibu kota yang harus direncanakan dengan cermat.
Tanggung Jawab Presiden atas Keputusan
Lebih lanjut, Indrajaya menekankan bahwa penerbitan Keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota merupakan kewenangan presidennya sendiri. Presiden Prabowo Subianto memiliki pertimbangan strategis, administratif, serta konstitusional dalam menerbitkan Keppres tersebut.
Ia menambahkan, “Jika hingga saat ini Keppres belum diterbitkan, berarti masih ada sejumlah hal penting yang perlu dipersiapkan dengan matang. Pemindahan ibu kota bukanlah perkara sederhana.” Hal ini menggarisbawahi bahwa langkah tersebut perlu mempertimbangkan berbagai faktor agar dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat.
Proses pemindahan ibu kota merupakan salah satu langkah strategis bagi pembangunan dan pemerintahan di Indonesia. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk merumuskan dan menjalankan setiap tahap dengan sesuai. Penerapan prinsip-prinsip hukum harus diutamakan agar ke depannya, pemindahan ini dapat membawa dampak positif bagi seluruh rakyat Indonesia.
