Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya dapat diukur dari tingginya pendapatan daerah atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurutnya, ukuran utama keberhasilan anggaran adalah seberapa besar APBD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang efektif dan tepat sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Deni usai Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Ia menyampaikan bahwa capaian pendapatan daerah yang melampaui target memang patut diapresiasi, tetapi harus diimbangi dengan kualitas belanja yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Capaian pendapatan daerah yang melampaui target tentu patut diapresiasi. Namun, yang lebih penting adalah memastikan APBD benar-benar berkualitas,” ujar Deni. Sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, ia menegaskan bahwa DPRD telah menyampaikan berbagai rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Anggaran untuk evaluasi dalam penyusunan Perubahan APBD (P-APBD) 2026.
Rekomendasi tersebut difokuskan pada peningkatan layanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta program pengentasan kemiskinan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Deni juga menekankan perlunya evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), optimalisasi aset daerah, dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
Menurut Deni, seluruh program yang dibiayai APBD harus memiliki indikator kinerja yang terukur. “Setiap rupiah anggaran harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” tegas Deni. Ia menyatakan bahwa APBD tidak boleh hanya dinilai dari besarnya pendapatan atau opini WTP, melainkan dari sejauh mana anggaran mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Deni berharap seluruh rekomendasi DPRD dapat menjadi pijakan dalam penyusunan P-APBD 2026. Ia ingin tata kelola keuangan daerah menjadi semakin akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Laporan pertanggungjawaban APBD merupakan momentum evaluasi bersama, bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi,” kata Deni. Ia menekankan bahwa rekomendasi DPRD harus diimplementasikan agar tata kelola keuangan daerah dapat mempercepat pemerataan pembangunan di Jawa Timur.
