Jakarta, Maret.id — DPRD Kabupaten Trenggalek meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara inovatif tanpa membebani masyarakat. Permintaan ini disampaikan dalam konteks peningkatan efisiensi kebijakan fiskal dan pengelolaan yang lebih baik terhadap objek pajak.
Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi, mengungkapkan harapannya setelah rapat paripurna mengenai Nota Penjelasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 pada Rabu (15/7/2026). Ia menekankan bahwa tantangan fiskal memerlukan inovasi dalam menggali sumber PAD.
“Efisiensi tidak hanya terjadi di Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah. Agar anggaran tetap terjaga dan mampu memenuhi kebutuhan rakyat, pemerintah harus kreatif dalam meningkatkan PAD,” ujar Doding.
Ia merinci arah pembangunan Kabupaten Trenggalek pada 2027 yang akan difokuskan pada penguatan infrastruktur publik, pengembangan ekonomi kreatif, serta tata kelola pemerintahan yang berbasis ekologi.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah diperkirakan mencapai sekitar Rp1,9 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,7 triliun. Doding menegaskan perlunya pengelolaan belanja daerah yang efisien, agar setiap anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Belanja juga harus arif, jangan sampai terjadi pemborosan,” tegasnya.
DPRD juga mendorong percepatan digitalisasi sistem pemungutan pajak untuk meningkatkan transparansi dan menutup potensi kebocoran pendapatan. Di sisi lain, Doding mengingatkan pentingnya verifikasi objek pajak yang akurat.
“Jangan sampai pajak justru memberatkan rakyat. Namun objek pajak yang sudah berubah peruntukannya juga harus disesuaikan berdasarkan kondisi riil di lapangan,” imbuh Doding.
DPRD berharap penyusunan KUA-PPAS 2027 akan menjadi fondasi bagi kebijakan fiskal yang sehat dan memperkuat kemandirian keuangan daerah. Setiap kebijakan pajak diharapkan dapat berpihak kepada kepentingan masyarakat.
