Turki memasukkan Netanyahu jadi buronan Interpol, Memanas ketegangan geopolitik!
Jakarta, Maret.id — Pengadilan di Istanbul menerbitkan surat perintah penangkapan internasional melalui Interpol terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait dugaan keterlibatan dalam kejahatan dalam konteks operasi militer di Jalur Gaza.
Dasar Hukum dan Keputusan Pengadilan
Majelis Hakim Pengadilan Pidana Nomor 11 Istanbul, yang menangani perkara terkait penangkapan aktivis Global Sumud Flotilla, memutuskan memasukkan nama Netanyahu ke dalam daftar pencarian internasional. Media Turki melaporkan bahwa langkah ini mengikuti berkas-berkas yang diajukan oleh pihak kejaksaan setempat.
Pada November 2025, kantor kejaksaan Istanbul mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel atas dugaan keterlibatan dalam tindakan yang digolongkan sebagai genosida di Gaza. Keputusan tersebut menempatkan proses penegakan hukum Turki pada garis depan sengketa politik dan hukum internasional terkait konflik di Palestina.
Penyelidikan terkait Global Sumud Flotilla
Turki membuka penyelidikan baru setelah otoritas Israel melakukan penahanan terhadap peserta Global Sumud Flotilla yang berusaha mengantarkan bantuan kemanusiaan ke Gaza pada Oktober lalu. Para peserta menyatakan tujuan mereka semata-mata untuk menyalurkan bantuan bagi warga Palestina yang membutuhkan.
Dokter dan psikolog yang memeriksa aktivis setelah dikembalikan ke Turki melaporkan temuan medis dan psikososial yang kemudian dijadikan bahan oleh penyidik sebagai bukti dugaan pelanggaran hak asasi. Pihak berwenang Turki menyatakan bahwa sejumlah hasil pemeriksaan tersebut menunjang dugaan adanya pelanggaran berat yang perlu ditindaklanjuti secara hukum.
Reaksi Pemerintah Turki
Kementerian Luar Negeri Turki menilai tindakan angkatan laut Israel terhadap kapal-kapal bantuan sebagai bentuk pembajakan dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Pernyataan resmi kementerian tersebut menegaskan keberatan Ankara terhadap penggunaan kekerasan terhadap aktivis perdamaian yang membawa bantuan kemanusiaan.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berulang kali mengecam kebijakan dan tindakan pemerintahan Israel, termasuk operasi militer terhadap kelompok Hamas dan meningkatnya ketegangan yang juga melibatkan Iran. Pernyataan Erdogan mencerminkan meningkatnya ketegangan bilateral dan menambah tekanan diplomatik terhadap Tel Aviv.
Implikasi Diplomatik dan Hukum Internasional
Penerbitan surat perintah penangkapan melalui mekanisme Interpol berpotensi memperluas dampak diplomatik dan membatasi ruang pergerakan individu yang tercantum apabila melewati yurisdiksi negara-negara yang menanggapi notifikasi tersebut. Namun proses semacam ini kerap menimbulkan perdebatan terkait aspek legalitas, bukti, dan potensi politisasi di forum internasional.
Langkah Turki diperkirakan akan memperburuk hubungan kedua negara yang sudah sempat mengalami ketegangan dalam beberapa tahun terakhir, dan dapat memicu respons diplomatik dari Israel serta diskusi di tingkat internasional mengenai penegakan hukum humaniter. Belum terdapat konfirmasi pernyataan resmi dari otoritas Israel mengenai perkara ini pada saat pemberitaan.
Para pengamat hukum internasional menyatakan bahwa perkembangan ini akan diuji dalam mekanisme yudisial yang lebih luas, termasuk verifikasi bukti, proses banding, dan campur tangan institusi internasional bila diperlukan. Masyarakat sipil dan organisasi kemanusiaan internasional terus mengawasi situasi untuk memastikan akses bantuan kemanusiaan dan perlindungan terhadap aktor nonkombatan di kawasan konflik.
