Jakarta, Maret.id — Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, menekankan bahwa semua aspirasi masyarakat harus menjadi pijakan utama dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah.
Ia menegaskan bahwa hasil reses III 2026 DPRD Sumenep tidak boleh sekadar menjadi laporan, melainkan perlu diterjemahkan menjadi program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Zainal menjelaskan bahwa reses adalah bagian dari fungsi representasi anggota dewan untuk mendengar persoalan serta kebutuhan masyarakat di wilayah pemilihan masing-masing.
Menurutnya, mekanisme ini menjadi sarana penting agar kebijakan yang dihasilkan berangkat dari kondisi riil di lapangan. “Ini kewajiban anggota DPRD untuk menyerap aspirasi rakyat secara langsung di wilayah pemilihannya,” tuturnya di Sumenep, pada Sabtu (18/7/2026).
Ia menegaskan bahwa seluruh masukan yang dihimpun dari tiap fraksi akan menjadi referensi dalam penyusunan program pembangunan dan kebijakan anggaran daerah. Zainal menilai bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan selama reses mencerminkan kebutuhan yang harus mendapat perhatian pemerintah.
“Jadi, hasil serap aspirasi yang sebelumnya telah dilaporkan oleh setiap fraksi itu harus menjadi dasar penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan perekonomian masyarakat,” imbuh politisi PDI Perjuangan tersebut.
Berdasarkan laporan tujuh fraksi, kebutuhan pembangunan infrastruktur menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga mengusulkan peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, pengembangan pertanian serta perikanan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan sosial.
Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, menyatakan bahwa seluruh aspirasi yang dihimpun melalui Reses III DPRD akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Hasil serap aspirasi itu akan menjadi perhatian serius bagi kami. Nanti akan kami bicarakan bersama legislatif. Kita harus selektif dalam menyikapi persoalan ini, sehingga seluruh usulan yang masuk dapat menjadi perhatian serius bagi kami,” tegasnya.
