Terlibat Skandal Ibu Pengganti, Ketua Parlemen LGBT Mengundurkan Diri, Memanas Hubungan Diplomatik!
Jakarta, Maret.id — Jens Spahn, politikus Partai Demokrat Kristen (CDU) yang baru-baru ini mundur dari jabatan ketua parlemen, mengundurkan diri setelah skandal terkait penggunaan jasa ibu pengganti untuk memiliki anak bersama pasangannya memicu kecaman publik.
Kronologi Skandal
Spahn dan pasangannya, Daniel Funke, menyambut kelahiran putra mereka, Georg, yang dilaporkan lahir melalui ibu pengganti dari Amerika Serikat pada pertengahan Juli 2026.
Pengumuman kebahagiaan keluarga itu memunculkan reaksi keras karena Spahn sebelumnya memberikan pernyataan menentang praktik surrogasi ketika diwawancarai pada 2015, dan menyebut dirinya “sebagai seorang pria gay dan seorang Kristen” mengalami kesulitan menerima gagasan rahim sewaan.
Reaksi Politik
Pernyataan publik tentang kelahiran Georg langsung disambut kritik luas dan tuduhan kemunafikan terhadap Spahn, termasuk dari kalangan internal CDU.
Partai CDU sendiri pada konferensi Februari 2026 menegaskan kembali sikap menolak legalisasi surrogasi di Jerman dengan alasan kekhawatiran etis, hukum, dan potensi eksploitasi serta risiko kesehatan.
Tuntutan Pengunduran Diri
Ketua CDU di negara bagian Mecklenburg-Vorpommern meminta Spahn mengundurkan diri, menilai tindakan pribadi Spahn bertentangan dengan posisi yang ia nyatakan sebagai pejabat terpilih.
Tokoh sayap kanan dari Alternatif untuk Jerman (AfD), Alice Weidel, juga mengritik keras dan menyebut keputusan mengundurkan diri Spahn sebagai terlambat, sambil mengaitkan isu ini dengan penilaian atas periode ia sempat menghadapi penyelidikan terkait pengelolaan dana saat pandemi COVID-19.
Pengunduran Diri dan Pernyataan Resmi
Setelah semula mencoba memberikan pembelaan, Spahn mengajukan pengunduran diri dari jabatan ketua parlemen pada Sabtu, 18 Juli 2026; ia tetap mempertahankan kursinya sebagai anggota parlemen.
Kanselir Jerman menyatakan pengunduran diri tersebut sebagai langkah yang “tak terhindarkan” dan “tepat”, sementara Spahn mengatakan kebahagiaan pribadi memulai keluarga tidak lagi sejalan dengan posisinya sebagai pejabat publik.
Aspek Hukum Surrogasi di Jerman
Di Jerman, praktik surrogasi diatur ketat dan dapat dikenai sanksi pidana hingga lima tahun penjara, meskipun tanggung jawab pidana utamanya dikenakan pada praktisi medis dan perantara yang memfasilitasi proses tersebut.
Karena aturan pidana diarahkan pada pihak yang memfasilitasi di dalam negeri, pasangan yang memesan layanan surrogasi di luar negeri umumnya tidak dikenai tuntutan pidana di Jerman, sehingga praktik ini tetap ditempuh sebagian warga untuk menghindari larangan domestik.
Dampak terhadap CDU dan Wacana Publik
Kasus ini membuka kembali perdebatan tentang konsistensi antara posisi politik publik dan tindakan pribadi tokoh masyarakat, yang berpotensi menimbulkan tekanan bagi pimpinan partai untuk merumuskan kebijakan dan etika yang lebih jelas.
Selain itu, insiden ini kemungkinan akan memperkuat diskusi publik mengenai hak reproduksi, peran ibu pengganti, serta posisi partai-partai politik terhadap isu hak LGBT dan praktik surrogasi menjelang agenda politik penting berikutnya.
Kasus Jens Spahn dipandang sebagai contoh ketegangan antara kehidupan pribadi tokoh publik dan tuntutan transparansi serta konsistensi nilai politik, dan berpotensi menjadi pemicu perdebatan yang lebih luas mengenai regulasi serta kontrol etis praktik reproduksi di era globalisasi.
