Jakarta, Maret.id — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa kualitas demokrasi Indonesia hanya dapat dijaga jika semua proses politik, terutama pemilu, berlangsung secara bebas, jujur, adil, dan tanpa intervensi kekuasaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menjelang Sidang Terbuka Promosi Doktor Pangi Syarwi, S.IP., M.IP. di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, pada Senin, 20 Juli 2026.
Dalam sidang tersebut, Pangi Syarwi mempertahankan disertasi berjudul “Suatu Studi tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Split Ticket Voting pada Pemilu Serentak di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur.”
Kehadiran tokoh-tokoh nasional seperti Ganjar Pranowo, Juru Bicara PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, serta Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, menunjukkan pentingnya ruang akademik dalam menguji berbagai persoalan demokrasi secara terbuka.
Hasto menilai forum akademik merupakan tempat strategis untuk memahami berbagai fenomena politik, termasuk perubahan perilaku pemilih dan tantangan terhadap ketahanan demokrasi Indonesia.
“Demokrasi yang sehat perlu institusi politik yang kuat, partai yang terlembaga, dan pemilu yang bebas dari intervensi,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa penguatan kelembagaan partai politik berkaitan erat dengan ketahanan demokrasi. Demokrasi bisa menjadi rapuh jika terlalu bergantung pada figur atau campur tangan negara dalam politik.
Oleh karena itu, Hasto menggarisbawahi pentingnya menjaga agar setiap tahapan pemilu berlangsung independen, mulai dari pencalonan hingga penghitungan suara.
“Ketika negara ikut campur dalam kompetisi politik, yang rusak adalah kepercayaan rakyat terhadap demokrasi,” tegasnya.
Hasto juga mengaitkan isu tersebut dengan peringatan Peristiwa 27 Juli 1996 yang akan diperingati oleh PDI Perjuangan. Peristiwa ini dianggap sebagai pelajaran sejarah tentang bahaya campur tangan negara dalam politik dan kebebasan berserikat.
“Peristiwa 27 Juli mengajarkan bagaimana kekuasaan menciptakan konflik internal dan membungkam suara kritis,” sambung Hasto.
Ia memperingatkan bahwa peringatan ini bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi juga sebagai pengingat untuk merawat demokrasi dari praktik otoritarianisme.
“Otoritarianisme tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan. Ia bisa muncul melalui pembatasan kritik dan kebebasan berekspresi,” imbuhnya.
Hasto menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan berserikat adalah fondasi utama demokrasi yang perlu dijaga. “Demokrasi memerlukan kritik dan alternatif kebijakan,” ujar Hasto.
Ia juga mengapresiasi penelitian Pangi yang melibatkan 1.600 responden, yang meneliti pengaruh orientasi isu dan personalisasi kandidat terhadap fenomena split ticket voting.
Temuan tersebut memperkuat pentingnya pelembagaan partai politik di tengah meningkatnya personalisasi dalam politik.
“Demokrasi Indonesia tidak boleh hanya bertumpu pada figur, tetapi harus dibangun melalui pelembagaan partai dan budaya politik yang menghormati partisipasi rakyat,” tegasnya.
Hasto menambahkan, PDI Perjuangan akan terus mendorong pendidikan politik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai upaya memperkuat demokrasi.
“Tidak ada kekuasaan yang abadi, yang akan dikenang sejarah adalah bagaimana kekuasaan itu memperkuat atau melemahkan demokrasi,” pungkas Hasto.
