Jakarta, Maret.id — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan pendekatan gotong royong untuk mencapai efektivitas yang lebih besar. Ia berpendapat bahwa melibatkan warung, pelaku UMKM, dan masyarakat setempat akan memperkuat dampak ekonomi dan ketepatan sasaran program ini.
Pernyataan itu disampaikan oleh Hasto seusai menghadiri ujian disertasi di Universitas Airlangga, Surabaya, pada Senin (20/7/2026). Hasto menggarisbawahi bahwa kritik PDI Perjuangan terhadap program tersebut bukan pada tujuannya, melainkan pada pelaksanaannya yang dianggap terlalu sentralistis.
“Kritik kami sejak awal ada pada metodologi dan pendekatannya yang top-down. Program pemenuhan gizi rakyat sebenarnya sejalan dengan platform PDIP, tetapi pelaksanaannya harus berbasis masyarakat—misalnya melibatkan warung-warung di sekitar sekolah,” tutur Hasto.
Ia memberikan contoh keberhasilan kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat di Banyuwangi serta Surabaya dalam menangani gizi buruk dan stunting. Menurutnya, pola gotong royong ini membawa dampak positif bagi kualitas layanan dan perekonomian daerah.
Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyoroti kebijakan pemerintah yang menyerahkan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program MBG kepada perguruan tinggi. Ia berpendapat bahwa perguruan tinggi seharusnya tetap fokus pada pendidikan dan riset.
“Fungsi kampus adalah penguasaan ilmu pengetahuan, melakukan riset, dan mengembangkan teknologi terapan. Itu yang harus menjadi fokus utama perguruan tinggi,” tegas Hasto.
Ia menegaskan bahwa Program MBG musti dijalankan sebagai pelayanan publik dan bukan untuk kepentingan politik atau komersialisasi. Oleh karena itu, PDI Perjuangan melarang kader-kadernya terlibat dalam bisnis terkait program ini.
“Ini program negara, bukan program partai. Kami melarang tegas kader melakukan komersialisasi atas program yang ditujukan untuk rakyat,” imbuhnya.
Menanggapi kabar tentang dugaan keterlibatan kader PDIP dalam pelaksanaan MBG, Hasto menyampaikan bahwa DPP telah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Apabila ada pelanggaran, sanksi akan diberikan sesuai mekanisme partai.
Lebih lanjut, PDI Perjuangan juga telah mengirim surat kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta klarifikasi mengenai isu tersebut, dan akan mengajukan surat susulan jika belum mendapat balasan.
