Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk lebih proaktif dalam mencari calon pemimpin berkompeten untuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Daerah (PD). Permintaan ini muncul sebagai tanggapan atas lamanya proses pengisian jabatan yang hingga kini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Baktiono menegaskan bahwa tidak seharusnya Pemkot menunggu pendaftar, namun harus aktif mengundang calon berpotensi dari berbagai kalangan. “Kalau yang sudah diuji ternyata tidak memenuhi syarat, kami sarankan Bagian Perekonomian tidak menunggu calon yang mendaftar, melainkan harus aktif mengundang warga Surabaya yang memang memiliki kompetensi,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa posisi jabatan yang terlalu lama diisi oleh Plt berpotensi menghambat pengembangan perusahaan karena kewenangannya yang terbatas. “Pimpinan definitif lebih leluasa menerapkan kebijakan dan inovasi baru, sedangkan Plt hanya berfokus menjalankan rutinitas yang sudah ada,” imbuh Baktiono.
Baktiono menjelaskan bahwa pemimpin definitif bertanggung jawab lebih besar dalam mencapai target pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan demikian, penekanan harus dilakukan pada aspek kompetensi dan rekam jejak calon.
Sebagai contoh konkret, Baktiono menyebut bahwa Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya memerlukan sosok pemimpin yang memahami aspek bisnis dan konservasi. “Pendekatan serupa juga diperlukan dalam pengisian jabatan di PDAM, Perseroda, Aluminium, maupun Surya Sembada,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa jika belum ditemukan kandidat yang sesuai, Pemkot seharusnya membuka kesempatan bagi profesional yang telah sukses di perusahaan serupa. Komisi B DPRD Surabaya berkomitmen untuk mengawal proses pengisian jabatan tersebut agar tidak berlarut-larut.
“Kami akan terus menyampaikan, baik secara langsung maupun terbuka. Jika calon yang diuji tidak mampu, segera cari orang lain yang lebih baik,” tegas Baktiono. Ia menekankan pentingnya keberadaan pimpinan definitif untuk membawa perubahan dan pengembangan yang lebih maju, karena Plt hanya menjalankan aturan yang sudah ada.
