Jakarta, Maret.id — Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa maraknya hoaks yang menargetkan lembaga DPR menjadi pengingat pentingnya peningkatan literasi media sosial dan penguatan strategi komunikasi negara. Ia juga menekankan perlunya negara bekerja lebih efektif untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.
Puan menyampaikan hal tersebut saat menutup Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 DPR RI dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (21/7/2026).
Menurutnya, derasnya arus informasi di dunia digital telah mempercepat penyebaran disinformasi dan memperuncing polarisasi. Ia menilai bahwa hal ini mengaburkan batas antara kritik konstruktif dan provokasi yang dapat memecah belah masyarakat.
Puan menjelaskan bahwa berbagai hoaks yang beredar tidak hanya merugikan DPR, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi. “Fenomena ini juga ditandai dengan beredarnya berbagai berita hoaks dan informasi yang dimanipulasi, termasuk konten yang diduga sengaja diproduksi atau disebarluaskan untuk mendiskreditkan DPR RI,” tuturnya.
Dia memberikan contoh sejumlah hoaks, mulai dari kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan maupun anggota DPR hingga informasi keliru mengenai penolakan pembahasan RUU Perampasan Aset. Puan menambahkan bahwa penggunaan video lama dengan narasi baru mengarahkan publik pada kesesatan informasi.
Menurutnya, narasi semacam itu bertujuan untuk membenturkan DPR dengan rakyat dan dapat melemahkan legitimasi lembaga perwakilan. “Kondisi tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kemampuan literasi media sosial bagi rakyat, tetapi juga menuntut negara untuk bekerja lebih efektif untuk membangun kepercayaan publik,” tegas Puan.
Ia menilai bahwa kepercayaan publik adalah modal sosial yang sangat penting bagi stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, serta keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Puan mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali memperkuat fondasi persatuan nasional, menegaskan bahwa menjaga persatuan tidak berarti menutup ruang kritik.
“Negara harus hadir memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, serta memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Puan mengapresiasi kerja seluruh anggota DPR RI selama Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Ia mendorong para anggota dewan untuk memanfaatkan masa reses dengan menyerap aspirasi masyarakat serta menjelaskan tugas konstitusional DPR kepada publik.
“Sekarang saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengarkan, dan menyerap aspirasi rakyat, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun kemajuan Indonesia,” pungkasnya.
