Jakarta, Maret.id — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Tulungagung telah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan fungsi pengawasan dalam rangka memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan dengan baik dan transparan. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan, Erma Susanti, saat berlangsungnya diskusi terbuka bertemakan “Di Balik Plt Bupati: Siapa Mengincar Kursi Wakil Bupati?” yang diadakan di salah satu warkop lokal, pada Kamis (14/5/2026).
Pentingnya Pengawasan dalam Tata Kelola Pemerintahan
Erma Susanti menyampaikan bahwa penguatan pengawasan merupakan langkah penting bagi partainya untuk mencegah terjadinya tata kelola pemerintahan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip baik. “PDI Perjuangan akan meningkatkan pengawasan agar tidak lagi terjadi tata kelola pemerintahan yang tidak benar,” ujarnya, menegaskan peran partai dalam mendorong akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Dia juga mencermati proses pemilihan Wakil Bupati (Wabup) yang mendatang, di mana keputusan yang diambil harus didasari oleh analisis kebutuhan kepemimpinan di daerah. Menurutnya, Wabup yang terpilih harus memiliki kapasitas untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, terutama setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan pihak-pihak tertentu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tantangan Geopolitik dan Ekonomi
Erma menambahkan, calon Wabup juga diharapkan mampu mengatasi tantangan geopolitik yang dihadapi daerah, termasuk penurunan nilai tukar rupiah, pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM), serta dampak ancaman kemiskinan dan pengangguran. “Tantangan pemda ke depan adalah menghadapi pengurangan sumber dana dari pusat atau efisiensi Tunjangan Kinerja Daerah (TKD),” ungkapnya.
Dia menekankan pentingnya optimalisasi potensi lokal untuk mendanai pembangunan daerah agar tetap dapat berkelanjutan. Dalam hal ini, kata Erma, kepala daerah dituntut untuk inovatif dan responsif terhadap dinamika ekonomi yang terjadi, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Mendorong Kolaborasi dan Sinergi Stakeholder
PDI Perjuangan mengajak semua stakeholder di Kabupaten Tulungagung untuk mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan demi kemajuan bersama. “Mari kita kawal proses ini, karena bukan sekadar memilih Wakil Bupati Tulungagung, tetapi untuk menjadikan Tulungagung lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Erma.
Diskusi terbuka ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pengamat politik dan akademisi. Partisipasi yang beragam tersebut menunjukkan minat besar masyarakat untuk terlibat dalam proses perubahan dan peningkatan kualitas pemerintahan di Kabupaten Tulungagung.
