Refleksi 30 Tahun Kudatuli, Hasto Kristiyanto Bahas Politik Peradaban di DPD PDIP Jatim
Jakarta, Maret.id — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan komitmen partainya untuk mengedepankan etika politik yang membangun peradaban bangsa.
Pernyataan ini merupakan bagian dari refleksi Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam memperingati 30 tahun tragedi kemanusiaan dan demokrasi 27 Juli 1996 atau peristiwa Kudatuli.
Hasto menyampaikan hal tersebut kepada wartawan setelah menghadiri pembukaan pameran sejarah dan arsip foto bertajuk “Meretas Jalan Demokrasi” di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.
Ia menjelaskan bahwa dalam merefleksikan sejarah, PDI Perjuangan berkomitmen untuk mendorong iklim perpolitikan di Tanah Air menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban.
Sesuai arahan Megawati, Hasto menekankan, kritik yang disampaikan di ruang publik harus berkaitan dengan substansi kebijakan, bukan menyerang pribadi untuk mendiskreditkan satu sama lain.
“Kami akan mendorong agar politik yang membangun peradaban itu dikedepankan. Kritik harus tentang kebijakan, bukan mendiskreditkan individu,” tegas Hasto.
Ia menambahkan, iklim politik nasional harus ditujukan untuk menjauhkan segala bentuk fitnah, ujaran kebencian, serta upaya saling menjatuhkan antaraktor politik.
Hasto juga mengungkapkan bahwa peristiwa Kudatuli memberikan pelajaran penting bahwa kekuasaan yang otoriter dan menindas rakyat tidak boleh ada.
Demokrasi harus dipandu oleh nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan. “Demokrasi memerlukan pers yang bebas, masyarakat sipil yang kuat, pendidikan politik yang baik, serta sistem hukum yang adil,” papar Hasto.
Menurut Hasto, demokrasi yang sehat memberikan ruang bagi rakyat untuk bebas menyalurkan aspirasi mereka.
Dalam konteks peringatan 30 tahun Kudatuli, Hasto menyoroti bahwa rezim penguasa saat itu menggunakan narasi kambing hitam untuk menyudutkan kelompok-kelompok kritis.
Kelompok-kelompok tersebut, termasuk mahasiswa dan intelektual, dituduh melakukan subversi, padahal mereka hanya menyuarakan tuntutan keadilan sosial.
PDIP mengusung tema ‘Kami Tidak Pernah Lupa’ untuk menjaga memori kolektif bangsa agar tragedi kekerasan tidak terulang.
“Kami berharap semua pihak belajar agar tidak ada kekerasan atas nama kekuasaan terhadap rakyat,” imbuh Hasto.
Peristiwa Kudatuli adalah insiden berdarah yang terjadi pada 27 Juli 1996 di kantor DPP PDI di Jakarta.
Tragedi ini dipicu oleh perebutan kekuasaan antara kubu Megawati dan kubu Soerjadi yang didukung pemerintah Orde Baru.
Penyerbuan oleh massa dan aparat terhadap markas pendukung Megawati memicu kerusuhan massal. Berdasarkan catatan Komnas HAM, insiden ini mengakibatkan 5 orang tewas, 149 luka-luka, dan 23 orang hilang.
