Jakarta, Maret.id — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga Nahdlatul Ulama (NU) sebagai penjaga moral dan pembawa kerukunan. Ia menekankan pentingnya menolak segala bentuk intervensi politik menjelang Muktamar NU yang akan datang.
Hasto menyampaikan pernyataan ini dalam sebuah diskusi bertajuk “NU Masa Depan & Masa Depan NU: Sinergitas Pemikiran Nasionalis dan Agama.” Kegiatan ini diadakan oleh Yayasan Talibuana Nusantara di Jakarta Selatan pada Jumat, 24 Juli 2026.
“Kembali ke Khittah 1926 adalah benteng ideologis dan moral agar elit NU tidak ikut dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis,” tegas Hasto. Ia menambahkan bahwa NU harus tetap menjadi penjaga moral dan pencerah bagi bangsa di tengah berbagai kegelapan.
Hasto menyoroti kontribusi signifikan NU dalam perjalanan bangsa dari perjuangan kemerdekaan hingga menjaga persatuan melalui nilai-nilai Islam. Bersama PNI, Muhammadiyah, dan komponen bangsa lainnya, NU telah membentuk fondasi kebangsaan Indonesia.
Karena itu, Hasto mengingatkan agar NU tidak dijadikan arena untuk kepentingan politik jangka pendek. “NU terlalu besar untuk dilibatkan dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Jangan pernah coba-coba memecah belah NU demi ambisi kekuasaan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi pemikiran visioner para pendiri NU. Filosofi yang terkandung dalam lambang NU dan semangat Resolusi Jihad merupakan bagian penting dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Hasto berpendapat bahwa sinergi antara nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan perlu diperkuat. Hal ini penting dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ekonomi hingga kehidupan demokrasi.
Dalam forum itu, Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil) menekankan bahwa NU dan PDI Perjuangan adalah dua kekuatan sosial yang konsisten merawat ideologi di tengah pragmatisme politik saat ini. “Dua kekuatan sosial utama yang memegang teguh ideologi adalah kaum nasionalis di PDI Perjuangan dan kaum agama di NU,” ujar Gus Ulil.
Diskusi itu juga dihadiri oleh Staf Khusus Wakil Presiden 2019–2024 Robikin Emhas. Ia menekankan pentingnya Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hasil konsensus para pendiri bangsa, yang perlu dijaga melalui kolaborasi nilai kebangsaan dan keagamaan.
Hasto berharap Muktamar NU dapat menjadi momentum untuk memperkuat peran organisasi sebagai kekuatan moral bangsa. Muktamar ini direncanakan berlangsung dari 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang.
