Jakarta, Maret.id — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo akan menyelenggarakan aksi teatrikal kolosal untuk memperingati 30 tahun peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996, atau yang dikenal sebagai Kudatuli.
Acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 26 Juli 2026, di pelataran Kantor Sekretariat DPC PDI-P Sidoarjo. Diperkirakan ratusan peserta akan terlibat, termasuk kader partai, pegiat seni, dan komunitas perfilman lokal.
Ketua DPC PDI-P Sidoarjo, Hari Yulianto, menyatakan bahwa pertunjukan teatrikal ini bertujuan untuk menghidupkan kembali momen-momen penting ketika terjadi pengambilalihan paksa Kantor DPP PDI di Jakarta. “Kami ingin masyarakat ingat akan sejarah tersebut,” ujarnya.
Untuk menciptakan nuansa yang tepat, panitia akan menghias kantor DPC agar menyerupai atmosfer tahun 1990-an. Papan nama kantor akan diubah menjadi DPP PDI lengkap dengan logo banteng segilima serta dekorasi menggunakan peranti elektronik kuno.
Hari menambahkan, “Teatrikal ini bukan hanya peringatan, melainkan juga pendidikan politik bagi generasi muda.” Ia menegaskan pentingnya memahami bahwa sejarah kelam demokrasi Indonesia tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun melalui kekerasan.
Data dari Komnas HAM mencatat tragedi Kudatuli sebagai momen kelam dalam sejarah demokrasi Indonesia dengan lima korban meninggal, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Kerugian material akibat kerusuhan ini ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Sekretaris DPC PDI-P Sidoarjo, Raymond Tara, menginformasikan bahwa acara teatrikal ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan tiga dekade Kudatuli. Rangkaian kegiatan juga akan meliputi pendidikan politik sejarah demokrasi, malam renungan, doa bersama, serta sesi kesaksian dari para aktor sejarah.
Tokoh-tokoh lokal Sidoarjo, yang terlibat dalam perjalanan PDI sejak Kongres Luar Biasa 1993, akan hadir untuk berbagi pengalaman. “Kudatuli bukanlah peristiwa yang tiba-tiba saja,” ujarnya.
Raymond menjelaskan bahwa konflik ini bermula dari bergabungnya Megawati Soekarnoputri ke PDI dan terpilihnya ia sebagai ketua umum. Menurutnya, tindakan intervensi dari rezim penguasa saat itu yang merasa terancam menyebabkan pemicu konflik.
“Pemerintah melakukan intervensi di internal PDI, yang berujung pada kongres tandingan pada 1996 dan pengambilalihan paksa pada 27 Juli 1996,” pungkasnya.
