Jakarta, Maret.id — Peringatan terhadap peristiwa 27 Juli 1996, atau Kudatuli, mengingatkan kita akan pentingnya mengingat sejarah dalam perjuangan kebebasan. Ketidakadilan di masa lalu yang dikhawatirkan akan dilupakan seiring berjalannya waktu harus tetap menjadi bahan diskusi publik. “Kudatuli harus terus dibicarakan sebagai salah satu titik penting dalam sejarah perlawanan terhadap otoritarianisme di Indonesia,” tegas Didik Prasetiyono, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.
Kudatuli bukan hanya sebuah peristiwa sepele, tetapi merupakan gambaran jelas dari bagaimana kekuasaan bekerja. Negara saat itu tidak segan-segan mencampuri kedaulatan partai dan menggunakan kekerasan. Dalam konteks tersebut, peringatan ini bukan sekedar seremoni, melainkan pengingat signifikan akan perjuangan panjang yang dilakukan menuju Reformasi 1998.
“Reformasi ’98 tidak jatuh dari langit,” sambung Didik. Ia menjelaskan bahwa gerakan tersebut merupakan hasil dari berbagai perlawanan yang telah ada sejak akhir 1980-an. Gerakan mahasiswa dan buruh bersatu untuk menuntut keadilan dan transparansi, menunjukkan bahwa ketika orang-orang terpinggirkan bersatu, mereka bisa menjadi kekuatan yang tak terelakkan.
PDI, sebagai salah satu partai penting dalam sejarah politik Indonesia, mengalami berbagai tekanan dalam usahanya untuk independen. “Pertanyaan pokoknya bukan siapa yang menjadi Ketua Umum PDI, tetapi siapa yang berhak menentukan pemimpin partai,” ungkap Didik. Dalam hal ini, kehadiran Megawati Soekarnoputri sebagai simbol perlawanan menjadi sorotan.
Di tengah kontrol ketat pemerintah, pers mahasiswa berusaha mencari alternatif untuk menyebarluaskan informasi. “Kantor DPP PDI di Jakarta menjadi ruang publik yang berfungsi sebagai mimbar bagi suara-suara kritik,” tutur Didik. Ruang ini menjadi simbol bagi berbagai elemen masyarakat untuk bersatu melawan rezim yang otoriter.
Puncak ketegangan terjadi pada 27 Juli 1996 ketika massa menyerbu kantor PDI yang mengakibatkan kerusuhan besar. Menurut data Komnas HAM, peristiwa tersebut menewaskan lima orang dan banyak lainnya mengalami cedera. “Kudatuli adalah puncak operasi politik untuk merebut kekuasaan dan legitimasi dari arus bawah,” tegas Didik.
Setelah Kudatuli, pemerintah berusaha untuk mengendalikan PDI, namun itu tidak menghentikan arus dukungan untuk Megawati. Hasil pemilu 1997 menunjukkan dampak negatif dari intervensi tersebut. “Pemerintah mungkin telah mengendalikan PDI, tetapi gagal memindahkan loyalitas pemilih,” kata Didik, menunjukkan bahwa kekuasaan tidak bisa memaksakan kehendak politik pada publik.
Kini, setelah tiga dekade berlalu, penting bagi generasi mendatang untuk mengenali perjalanan panjang yang telah dilalui dalam mempertahankan demokrasi. “Kudatuli adalah bagian dari sejarah nasional. Korbannya merupakan korban bangsa. Utang penyelesaiannya juga menjadi utang negara,” imbuh Didik.
Mengingat Kudatuli bukanlah tentang hidup di masa lalu, tetapi untuk memastikan agar kekerasan masa lalu tidak terulang kembali di era yang berbeda. Demokrasi harus diperjuangkan dengan selalu mengawasi kekuasaan dan melawan upaya untuk melupakan sejarah.
“Tanpa pengakuan terhadap kebenaran, Kudatuli tetap menjadi luka yang dibiarkan terbuka,” tegas Didik. Dengan menghormati ingatan akan Kudatuli, kita memperkuat komitmen terhadap keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.
