Jakarta, Maret.id — Politisi senior PDI Perjuangan, Saleh Ismail Mukadar, mengusulkan untuk mengembalikan arah kehidupan berbangsa dan bernegara kepada semangat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebelum amandemen. Usulan ini dianggap penting agar penyelenggaraan negara dapat kembali memiliki arah yang jelas.
Pernyataan ini disampaikan Saleh saat menghadiri tasyakuran relokasi Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur di Surabaya, pada Minggu (26/7/2026). Ia juga menyampaikan refleksi mengenai peristiwa Kudatuli yang terjadi 30 tahun lalu.
Dalam refleksinya, Saleh menilai bahwa tantangan perjuangan politik saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan zaman Orde Baru. Dia menyebutkan bahwa ancaman terbesar kini datang dari pragmatisme, korupsi, dan nepotisme yang terkesan menggerus nilai-nilai kehidupan berbangsa. “Musuh terbesar kita hari ini adalah pragmatisme. Musuh terbesar kita adalah korupsi dan nepotisme,” tuturnya.
Saleh juga mengamati bahwa perubahan sistem pemilu menjadi sistem suara terbanyak telah memicu praktik politik uang serta menggeser orientasi perjuangan politik. “Tapi ketika kemudian pemilu dilakukan dengan suara terbanyak, dengan terbuka, pragmatisme mulai terjadi, uang di mana-mana, dan kemudian negara ini dibawa ke arah yang sangat jauh, tidak jelas,” imbuhnya.
Ia menilai sejumlah perubahan pada UUD 1945 melalui amandemen telah membuat arah penyelenggaraan negara semakin kabur. Oleh karena itu, Saleh mengusulkan agar kehidupan bernegara kembali kepada semangat konstitusi sebelum amandemen. “Satu cara untuk kita bisa kembali lagi agar arah bernegara menjadi jelas, menurut saya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Saleh juga mengenang peristiwa Kudatuli sebagai tonggak penting perjuangan demokrasi yang membuka jalan menuju Reformasi 1998 dan berdirinya PDI Perjuangan. “Peristiwa 27 Juli itu adalah puncak daripada keberutalan penguasa dan juga merupakan bagian terpenting dari Reformasi 98,” ujarnya.
Ia mencatat kembali rangkaian peristiwa 27 Juli 1996 di Jakarta dan demonstrasi yang berlanjut di Surabaya sebagai bagian dari perjuangan masyarakat melawan hegemoni Orde Baru.
