Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Fuad Benardi, berkomitmen untuk mengawal aspirasi warga Surabaya terkait kebutuhan pendidikan dan infrastruktur. Hal ini ia sampaikan saat melaksanakan reses di Kelurahan Rejosari dan Tambak Lumpang pada Selasa, 28 Juli 2026.
Fuad menuturkan, masyarakat menginginkan penambahan SMA dan SMK negeri di Surabaya Barat. Warga mengeluhkan terbatasnya jumlah sekolah negeri yang memaksa banyak siswa bersekolah di wilayah lain.
“Kebutuhan akan penambahan sekolah negeri di Surabaya semakin mendesak,” tegas Fuad. Ia menyatakan, pertumbuhan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas pendidikan yang memadai.
Ia menjelaskan, pembangunan SMA dan SMK negeri sering terhambat oleh masalah kepemilikan lahan. “Tanahnya harus milik Pemprov, sedangkan sebagian besar lahan di Surabaya adalah aset Pemkot,” jelasnya.
Fuad berjanji akan mendorong pembahasan dengan pemerintah dan pemangku kepentingan. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi hambatan regulasi dan memenuhi kebutuhan sekolah negeri.
Selain itu, warga juga mengeluhkan perubahan Desil yang berpengaruh pada penyaluran bantuan sosial. Fuad mengakui bahwa hal ini merupakan kewenangan pusat, namun aspirasi tersebut akan diteruskan untuk evaluasi kebijakan.
Dalam reses di Tambak Lumpang, warga mengungkapkan ketidakjelasan status aset Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) yang direncanakan untuk lahan pemakaman umum. Fuad berencana menjembatani komunikasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya.
“Nanti akan kami komunikasikan ke BPKAD agar ada jawaban pasti mengenai status lahan tersebut,” kata Fuad.
Warga juga mengusulkan perbaikan jalan lingkungan yang dalam kondisi buruk. Fuad menekankan, usulan ini akan diproses melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur agar dapat direalisasikan.
“Usulan ini akan kami kawal melalui Pokir dari provinsi,” imbuh Fuad.
Ia menegaskan, aspirasi yang diterima selama reses akan menjadi dasar perjuangan di DPRD Jawa Timur. Ini akan dilakukan melalui fungsi pengawasan, penganggaran, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat.
