Tantri Bararoh: Ancaman Buzzer dan Serangan Pribadi bagi Demokrasi DPD PDIP Jatim
Jakarta, Maret.id — Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Tantri Bararoh, menegaskan bahwa ancaman terhadap demokrasi Indonesia kini muncul dari berbagai sumber baru.
Ia menyebutkan maraknya buzzer, penyebaran hoaks, dan serangan pribadi di media sosial berpotensi memecah belah masyarakat. Peringatan tersebut disampaikan dalam acara refleksi politik bertajuk “Indonesia Menggugat: Meretas Jalan Demokrasi” di Kabupaten Malang, Rabu (29/7/2026), dalam rangka memperingati kerusuhan 27 Juli 1996 yang dikenal sebagai Kudatuli.
“Demokrasi yang kita nikmati hari ini adalah warisan perjuangan. Namun, di era digital saat ini, ancaman demokrasi punya wajah baru,” tuturnya.
Tantri menjelaskan bahwa jika pada masa Orde Baru, rakyat berhadapan dengan kekuasaan yang otoriter, tantangan demokrasi saat ini bergeser ke penurunan etika dalam kehidupan berdemokrasi, terutama dalam ruang digital.
Ia mencermati bahwa media sosial kini dipenuhi sikap arogan yang tidak menghargai perbedaan pendapat. “Ini menjadi sinyal bahaya bagi kualitas demokrasi di Indonesia,” tegasnya.
Berkaitan dengan itu, Tantri menegaskan bahwa praktik personal attacking dan diskredit terhadap pihak lain merupakan ancaman serius bagi kebebasan berpendapat.
Ia mengacu pada pemikiran Proklamator RI Soekarno bahwa politik dan demokrasi seharusnya menjadi instrumen untuk membangun peradaban, tidak untuk penindasan.
Sebagai solusi, ia menyarankan penguatan literasi digital dan pendidikan politik bagi generasi muda sebagai langkah mendesak di tengah serangan disinformasi. “Generasi muda adalah agen utama,” ujarnya.
Tantri menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang esensi demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan terhadap keberagaman pandangan.
Ia juga menyoroti perlunya merawat ingatan sejarah, termasuk peristiwa Kudatuli, sebagai pengingat agar praktik otoritarianisme tidak muncul kembali.
“Generasi muda harus benar-benar memahami esensi dan nilai-nilai demokrasi. Mereka adalah agen untuk mewujudkan kedaulatan demokrasi yang beradab dan bermartabat,” pungkasnya.
