Survei AS: Mayoritas Warga Sebut Netanyahu Penjahat Perang, Memanas Pasar Energi Global!
Jakarta, Maret.id — Hasil jajak pendapat terbaru menunjukkan mayoritas warga Amerika Serikat menilai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pelaku kejahatan perang dan mendukung upaya penangkapan atas dasar surat perintah dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Survei itu mencerminkan menurunnya dukungan publik AS terhadap Israel setelah hampir tiga tahun konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah.
Jajak pendapat yang dipublikasikan oleh lembaga internasional pada akhir Juli 2026 mencatat 49 persen responden menyatakan bahwa Amerika Serikat seharusnya menegakkan surat perintah penangkapan ICC terhadap Netanyahu. Sebanyak 27 persen menolak langkah penangkapan itu dan 23 persen menyatakan ragu atau tidak yakin.
Rincian Hasil Survei
Survei melibatkan sekitar 1.500 responden dewasa di seluruh Amerika Serikat dan diadakan oleh lembaga yang rutin melakukan pemetaan opini publik global. Selain dukungan terhadap penangkapan, 47 persen responden menyatakan yakin bahwa Netanyahu terbukti bersalah atas kejahatan perang di Gaza.
Persentase yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap kesalahan Netanyahu mencapai 24 persen, sedangkan 29 persen lagi memilih jawaban tidak yakin. Temuan ini menunjukkan adanya polarisasi opini yang masih tajam di kalangan publik AS.
Konteks Hukum dan Tuduhan ICC
ICC mengeluarkan surat perintah terhadap Netanyahu pada 2024 dengan tuduhan termasuk menggunakan “kelaparan sebagai metode peperangan”, melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan mengarahkan serangan terhadap warga sipil Gaza. Namun, ICC secara praktis menghadapi kendala penegakan karena otoritas pengadilan tersebut tidak diakui oleh Israel maupun Amerika Serikat.
Keterbatasan mekanisme penegakan internasional ini menimbulkan perdebatan baru tentang kewajiban negara untuk kerja sama hukum lintas batas dan implikasi diplomatik dari upaya penangkapan tokoh negara berdaulat.
Dampak Politik dan Tren Opini Publik
Konflik yang bermula dari serangan mendadak Hamas dan dilanjutkan dengan pemboman di Gaza telah berkembang menjadi konfrontasi multi-front yang melibatkan negara-negara lain di kawasan dan memperluas implikasi geopolitik. Dampak konflik juga tercermin pada survei lain yang menunjukkan pergeseran simpati publik AS, termasuk temuan bahwa untuk pertama kali lebih banyak warga Amerika menyatakan simpati kepada Palestina daripada kepada Israel menurut jajak pendapat nasional awal tahun 2026.
Secara tradisional dukungan terhadap Israel kuat di kalangan pemilih Partai Republik dan warga lanjut usia, namun jajak pendapat terbaru menunjukkan 43 persen responden berusia di atas 65 tahun kini mendukung tindakan penangkapan terhadap Netanyahu. Di sisi lain, dukungan untuk penangkapan paling rendah tercatat di antara kelompok pemilih yang mengidentifikasi diri dengan gerakan politik tertentu dalam spektrum konservatif.
Reaksi politis juga terlihat saat Netanyahu melakukan kunjungan ke Washington pekan ini untuk pertemuan tingkat tinggi dan menghadiri pemakaman seorang senator AS yang dikenal sebagai pendukung kuat Israel. Kedatangan pemimpin Israel itu memicu diskusi tentang kemungkinan langkah hukum dan implikasi diplomatik bagi hubungan bilateral.
Di New York, Walikota kota menyatakan akan meninjau kemungkinan langkah hukum ketika Netanyahu berkunjung untuk Sidang Umum PBB pada September, namun kemudian mengakui keterbatasan yurisdiksi lokal dalam menegakkan surat perintah internasional. Pernyataan tersebut mendorong seruan agar pemerintah federal AS mengambil sikap jelas terkait kewajiban hukum internasional dan kerja sama dengan lembaga internasional.
Netanyahu membantah tuduhan ICC dalam wawancara media domestik dan menyebut tuduhan itu palsu serta menuduh sebagian pihak memicu sentimen kebencian terhadap komunitas Yahudi. Pernyataan pembelaan ini menegaskan ketegangan yang terus berlangsung antara pihak yang mendukung proses hukum internasional dan pihak yang menolak legitimasi tuduhan terhadap pemimpin Israel.
Pergeseran opini publik Amerika seperti yang tercermin dalam survei ini memperlihatkan dinamika baru yang berpotensi memengaruhi kebijakan luar negeri, hubungan diplomatik, dan wacana hukum internasional ke depan. Pengamat menilai bahwa ketegangan antara tuntutan akuntabilitas hukum internasional dan realpolitik diplomatik akan tetap menjadi isu utama dalam bulan-bulan mendatang.
