Jakarta, Maret.id — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang dibentuknya telah mencapai sebuah kesepakatan bersejarah untuk melucuti senjata kelompok bersenjata di Gaza, termasuk Hamas, meski pihak-pihak terkait belum mengonfirmasi klaim tersebut.
Isi pengumuman dan klaim pemerintahan AS
Dalam pengumuman yang disebarluaskan melalui platform Truth Social pada Kamis (30/7/2026), Trump menyebut langkah itu sebagai “tonggak monumental menuju perdamaian dan keamanan abadi” serta bagian dari rencana 20 poin untuk wilayah tersebut.
Menurut pernyataan yang diumumkan, pelucutan senjata akan dilaksanakan dalam beberapa fase terstruktur, diikuti penarikan pasukan Israel dan penempatan Pasukan Stabilisasi Internasional bersama kepolisian Palestina yang baru untuk mengamankan Gaza.
Rencana pemerintahan dan peran internasional
Trump juga menyatakan bahwa Gaza akan diperintah oleh “pemerintahan Palestina baru” yang bekerja sama erat dengan Dewan Perdamaian, dengan mediasi disebut melibatkan Mesir, Qatar, dan Turki.
Dalam pengumuman itu disebutkan pula bahwa wilayah Gaza tidak akan lagi diizinkan menjadi basis serangan terhadap Israel dan bahwa mekanisme pengamanan akan dikontrol bersama oleh pihak internasional dan otoritas Palestina yang baru.
Isu teknis dan keberatan Hamas
Meski diumumkan pihak-pihak tertentu, laporan yang beredar menjelang pengumuman menyebutkan sejumlah detail penting masih belum terselesaikan, termasuk keberatan dari Hamas.
Hamas dikabarkan ingin mempertahankan senjata ringan “pribadi” sementara persenjataan berat akan disimpan di bawah pengawasan badan Palestina, dan menuntut amnesti bagi anggota formasi bersenjata yang dibubarkan serta sinkronisasi proses itu dengan penarikan pasukan Israel.
Kendala tersebut menandai adanya perbedaan mendasar terkait mekanisme pelucutan senjata dan jaminan keamanan di lapangan.
Para pengamat mengatakan bahwa kesepakatan semacam ini akan sulit diterapkan tanpa verifikasi independen dan konsesi yang jelas dari semua pihak terkait.
Kondisi kemanusiaan di Gaza
Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa rumah sakit menerima enam jenazah dan 34 pasien luka pada Kamis (30/7/2026), termasuk korban anak dan bayi yang tewas dalam serangan terhadap kamp pengungsi.
Menurut otoritas kesehatan setempat, sejak Oktober 2023 hingga laporan ini tercatat ada 73.341 warga Palestina tewas dan lebih dari 174.000 orang mengalami luka-luka akibat konflik yang berlanjut.
Kondisi layanan kesehatan dan infrastruktur di Gaza tetap kritis, dengan kebutuhan rekonstruksi dan pemulihan yang besar.
Sementara itu, serangan dan operasi militer masih dilaporkan terjadi meskipun gencatan senjata diumumkan pada Oktober 2024, sehingga situasi di lapangan tetap rentan terhadap eskalasi.
Struktur dan wewenang Dewan Perdamaian
Dewan Perdamaian sebelumnya diperkenalkan sebagai badan sementara untuk mengawasi rekonstruksi Gaza dan transisi menuju pemerintahan teknokrat Palestina, tetapi piagam pendiriannya memberi dewan wewenang lebih luas termasuk inisiatif pembangunan perdamaian di wilayah konflik lainnya.
Dokumen pendirian itu juga memberi Presiden Trump hak veto atas semua keputusan dewan, kemampuan mengeluarkan arahan atas nama organisasi, serta hak untuk menjabat tanpa masa jabatan tetap kecuali mengundurkan diri atau dinyatakan tidak mampu secara bulat oleh dewan eksekutif.
Aturan keanggotaan umumnya menetapkan masa jabatan tiga tahun, namun pembatasan tersebut tidak berlaku bagi para penyumbang yang memberikan lebih dari 1 miliar dolar AS.
Kritik muncul karena warga Palestina tidak memiliki perwakilan di badan pemerintahan tingkat atas Dewan Perdamaian dan hanya diikutsertakan dalam komite teknokrat yang mengelola layanan publik sehari-hari di Gaza di bawah pengawasan dewan.
Reaksi internasional dan regional diperkirakan akan menentukan nasib implementasi rencana ini, sementara langkah verifikasi dan mekanisme pemantauan independen menjadi kunci bagi keabsahan setiap kesepakatan di masa mendatang.
Pihak-pihak yang berkepentingan di lapangan diharapkan memberikan klarifikasi lebih lanjut terhadap detail teknis dan jadwal implementasi supaya klaim yang diumumkan dapat diuji di lapangan dan diterima oleh semua pihak terdampak.
