Jakarta, Maret.id — Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmennya dalam menjaga ideologi partai dengan fokus pada pencapaian ‘zero case’.
Ketua MPW PKS, Mulyanto, menekankan pentingnya menjaga agar tidak ada pejabat publik dari partai yang terlibat kasus hukum. “Kita tetap konsisten menerapkan target ‘zero case’, agar tidak ada satupun pejabat publik dari PKS di wilayah yang terkena kasus dan mencoreng nama baik partai,” ucap Mulyanto dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta.
Mulyanto menambahkan, MPW PKS memiliki peran sentral dalam menjaga marwah partai dan arah kebijakan organisasi di wilayah. Forum Konsultasi Nasional MPW–MPP yang ditetapkan dalam Rencana Strategis PKS 2025-2030 diharapkan menjadi ruang evaluasi dan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah.
“Ini merupakan instrumen bagi upaya memperkuat sinergi antara pusat dan wilayah, agar seluruh kebijakan dan rencana strategis partai dapat dijalankan secara efektif, efisien dan terukur,” imbuh Mulyanto.
Ia juga menekankan pentingnya pembinaan pada pejabat publik untuk meningkatkan kualitas mereka dalam menjalankan fungsi representasi, legislasi, dan pelayanan masyarakat. “Pembinaan pejabat publik ini penting agar setiap kader yang mengemban amanah publik mampu menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat sekaligus menjaga marwah perjuangan partai,” jelasnya.
Mulyanto mengajak seluruh jajaran MPW PKS untuk terus hadir dan berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. “Kepekaan membaca perubahan, kemampuan menawarkan solusi, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat merupakan karakter kepemimpinan yang harus terus diperkuat di seluruh jenjang organisasi,” katanya.
Selanjutnya, Mulyanto mengajak peserta Forum Konsultasi Nasional II untuk meningkatkan konsolidasi organisasi dan kualitas kepemimpinan wilayah. “Kepemimpinan wilayah yang kuat akan menjadi fondasi penting bagi penguatan organisasi dan semakin besarnya kontribusi PKS dalam menjawab berbagai persoalan bangsa,” tutupnya.
