Kemenkeu Diminta Perhatikan Empat Saran Terkait DBH Jakarta

Jakarta, Maret.id — Isu Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta perlu menjadi agenda strategis antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, DPR RI, DPD RI, dan pemerintah pusat.
Menurut Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, DBH bukan sekadar persoalan teknis anggaran. Namun, hal ini berkaitan langsung dengan keberlanjutan pembangunan dan kualitas layanan publik bagi warga Jakarta.
“Ini bukan hanya soal angka dalam APBD, tetapi menyangkut kemampuan Jakarta menjaga layanan pendidikan, kesehatan, transportasi publik, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, perlindungan sosial, dan berbagai kebutuhan dasar warga,” tegas Fahira.
Fahira menggarisbawahi bahwa Jakarta memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, tetapi juga menghadapi beban yang kompleks. Oleh karena itu, dukungan fiskal yang memadai sangat penting agar transformasi Jakarta menuju kota global dapat berlangsung tanpa mengorbankan pelayanan dasar.
Fahira menyampaikan empat saran terkait DBH Jakarta. Pertama, mengawal DBH Jakarta melalui jalur kelembagaan yang resmi dan terukur. “Semua kanal komunikasi tentu penting, tetapi yang paling utama adalah memastikan perjuangan DBH Jakarta berjalan melalui mekanisme kelembagaan yang jelas,” imbuh Fahira.
Kedua, ia menekankan bahwa layanan dasar warga tidak boleh terdampak. Fahira mengingatkan agar setiap dinamika fiskal tidak mengganggu layanan pendidikan, kesehatan, transportasi publik, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, air bersih, dan perlindungan sosial yang harus tetap menjadi prioritas.
Ketiga, uang publik harus digunakan secara transparan. Fahira menilai masyarakat perlu mendapatkan penjelasan mengenai dampak pemotongan atau keterlambatan DBH terhadap postur APBD, program prioritas, dan layanan publik. Transparansi akan memperkuat kepercayaan publik dan memudahkan dukungan politik dari berbagai pihak.
Keempat, mendukung penggunaan pembiayaan kreatif yang produktif dan akuntabel. Fahira mengapresiasi upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mencari alternatif pembiayaan agar pembangunan tetap berjalan di tengah tekanan fiskal.





