Jakarta, Maret.id — Komisi X DPR meminta Pemerintah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai adanya pemisahan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan.
“Jika MK sudah memutuskan demikian, maka tentulah kita harus menindaklanjuti sesuai keputusan tersebut,” tutup MY Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi X DPR, kepada wartawan pada Senin, 3 Agustus 2026.
Dalam Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026, MK telah memerintahkan agar anggaran program MBG tidak digabung dengan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sejak awal, program MBG telah dimasukkan dalam kluster anggaran pendidikan yang mendapatkan alokasi 20 persen dari APBN berdasarkan amanat konstitusi. MK menegaskan, pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan harus diterapkan paling lambat pada APBN tahun 2028.
“Maka, sesuai keputusan MK, tahun 2028 MBG tidak lagi mengambil dari anggaran pendidikan,” ujar Esti.
Ia menambahkan, meskipun MK memberikan tenggat waktu hingga APBN tahun 2028, sebaiknya putusan tersebut segera dilaksanakan mulai tahun anggaran 2027.
“Karena harapan besar bagi dunia pendidikan, kita dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan SDM (sumber daya manusia),” imbuhnya.
Esti menekankan pentingnya perbaikan kualitas pendidik, tenaga pendidik, siswa, dan mahasiswa sebagai langkah lanjutan dari keputusan ini.
